Network
ZONABANTEN.com - Terjadi hal yang unik pasca Pilpres 2019 digelar baru-baru ini muncul istilah buy 1 get 2 di dunia perpolitikan Indonesia, Jokowi-Ma'ruf, Prabowo-Sandiaga dalam Kabinet Indonesia Maju.
Jarang terjadi dalam sebuah kontestasi politik di dunia, dimana dua kandidat Calon Presiden dan Wakil Presiden yang saat itu bertarung memperebutkan kursi nomor satu kini berada dalam satu kabinet pemerintahan.
Pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin yang kala itu berhasil memperoleh suara terbanyak dalam Pilpres 2019, berhak menempati posisi Presiden dan Wakil Presiden Negara Republik Indonesia untuk 5 tahun kedepan.
Dalam Kabinet Indonesia Maju yang diusung Jokowi-Ma'ruf, Prabowo Subianto yang merupakan pesaing keduanya diangkat menjadi Menteri Pertahanan.
Baca Juga: Deretan Idol K-Pop Ini Ternyata Seorang Introvert, Jungkook Salah Satunya! Cek Adakah Bias Anda?
Satu tahun berjalan, Jokowi kembali melakukan perombakan dalam jajaran kabinetnya.
Enam nama baru dilantik guna mengisi jabatan Menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Nama-nama yang sudah tidak asing di masyarakat didapuk Presiden Jokowi untuk menjadi Menteri.
Sebut saja mantan Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang menjabat sebagai Menteri Sosial.
Yakut Cholil Qoumas yang kini memiliki tanggung jawab sebagai Menteri Agama.
Baca Juga: Man United Melawan Man City dalam Laga Semifinal Piala Carabao, Totenham akan Bertemu Brentford
Sandiaga Uno yang menggantikan Wishnutama sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Budi Gunadi Sadikin diangkat menjadi Menteri Kesehatan, serta ada Wahyu Trenggono yang menjadi Menteri Perdagangan.
Khusus untuk nama ketiga, Sandiaga Uno yang kini menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjadi hal yang unik dalam konteks Demokrasi di Indonesia.
Sandiaga Uno yang notabene merupakan lawan politik Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019 kini diangkat sebagai Menteri, untuk membantu Jokowi-Ma'ruf menjalankan roda pemerintahan.
Pengamat Komunikasi Politik, Syaifuddin yang dihubungi tim ZONABANTEN menyatakan pandangannya terkait fenomena tersebut.
Menurutnya apa yang dilakukan Jokowi sebagai Presiden merupakan langkah yang tepat dengan merangkul Prabowo-Sandiaga dalam Kabinetnya.
Baca Juga: Update Sebaran Virus Corona di Dunia Kamis 24 Desember 2020, Lihat Indonesia di Urutan ke Berapa?
"dengan merangkul Prabowo dan Sandiaga yang merupakan kompetitor Jokowi sendiri dalam Pilpres tahun lalu, Jokowi ingin menyatukan 2 visi dalam 1 Kabinet Indonesia Maju demi tujuan Persatuan dan Kesatuan Indonesia" ujar Syaifuddin Kamis, 24 Desember 2020.
selain itu menurutnya juga, ini merupakan langkah strategis yang dilakukan Jokowi untuk sedikit meredam pressure dari Oposisi.
"Tujuannya supaya apa yang menjadi skala prioritas pemerintahan Jokowi bisa berjalan dengan baik sesuai dengan amanat Undang-Undang, menjadikan Indonesia Negara yang Maju dalam segala aspek termasuk ekonomi demi kepentingan rakyat Indonesia sendiri," sambungnya.
"namun di satu pihak, keberadaan oposisi juga sangat diperlukan, utamanya untuk mengontrol kebijakan pemerintah yang dirasa tidak sesuai, agar tetap berjalan demi kemaslahatan rakyat," Syaifuddin menambahkan.
Baca Juga: Mengharukan! Orang Tuanya Alami Gangguan Penglihatan, Diikat Tali, Anaknya Rela Jadi Mata Pengganti
Menurutnya pula ada 4 aspek mendasar yang membuat Jokowi melakukan reshuffle dengan memilih 6 menteri baru.
"Ini menjadi strategi politik dari Jokowi, poin pertama guna mengakomodasi berbagai kepentingan politik semua pihak, kedua kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan agama kelas moderat yang mengusung nilai multikultural," lanjut Syaifuddin yang merupakan Dosen Universitas Mercubuana tersebut.
dirinya kemudian melanjutkan, poin ketiga yang dapat diambil dari reshuffle kabinet yang dilakukan Jokowi adalah guna menjadikan pembangunan ekonomi nasional melalui investasi besar sebagai skala prioritas.
"Poin terakhir menurutnya komitmen politik Jokowi yang sejak awal kepemimpinannya bertujuan untuk membangun negara yang kuat, guna terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa," katanya menambahkan.
Baca Juga: Sangat Menyentuh! Ini Ucapan Natal dan Tahun Baru yang Cocok Dibagikan di Sosmed
Menurutnya pula, adalah hal biasa bila pilihan Menteri bukan dari latar belakang yang kurang sesuai, karena menurutnya jabatan Menteri bukanlah jabatan fungsional, melainkan jabatan politis-struktural.
Seorang Menteri lebih diutamakan kemampuan manajerial yang dimiliki untuk menciptakan, mengelola, dan mengorganisir, serta mengevaluasi semua kebijakan politik yang diluncurkan.
Al hasil terbaca secara jelas kemana strategi kebijakan politik yang dilakukan Jokowi, semata-mata untuk melakukan akseletasi dan kesinambungan.
"Agar tercapainya tujuan revolusi nasional Indonesia, dengan terciptanya masyarakat adil, makmur, tenteram dan damai sesuai amanat Pancasila dan UUD 45," tutup Syaifuddin.***
