ZONABANTEN.com – Anies Baswedan singgung penegakkan hukum di debat perdana capres: harus dipegang teguh oleh pemegang kekuasaan. Di hari ke-15 kampanye, tepatnya Selasa, 12 Desember 2023, ketiga pasangan calon presiden (capres) mengikuti debat perdana Pilpres 2024 di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta. Debat perdana capres ini mengusung tema pemerintahan, hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, penanganan disinformasi, dan kerukunan warga.
Baca Juga: Jadwal Kampanye Paslon Nomor Urut 1: Usai Debat, Anies Baswedan ke Pekanbaru, Cak Imin Pergi Umrah
Dalam debat tersebut, capres nomor urut 1, Anies Baswedan, banyak menyinggung soal penegakan hukum dan keadilan.
Anies mengatakan, bahwa sebagai negara hukum, Indonesia harus menempatkan hukum sebagai rujukan utama untuk menghadirkan rasa keadilan bagi semua.
“Ini harus dipegang teguh oleh pemegang kekuasaan, baik yang di puncak maupun seluruh jajaran. Tetapi, apa yang terjadi? Banyak aturan ditekuk sesuai dengan kepentingan yang sedang memegang kekuasaan. Apakah ini akan diteruskan? Tidak, ini harus diubah, harus dikembalikan,” ujarnya tegas.
Saat ditanya mengenai penyelesaian masalah HAM dan konflik di wilayah Papua, Anies mengatakan bahwa masalah utama di sana adalah tidak adanya keadilan.
Baca Juga: Ditanya Soal Maraknya Bullying, Anies akan Bentuk Komite Anti Perundungan jika Jadi Presiden
“Masalah utamanya adalah tiadanya keadilan di tanah Papua, itu masalah utama. Jadi, tujuannya bukan semata-mata tentang meniadakan kekerasan, karena damai itu bukan tiada kekerasan, damai itu ada keadilan, itu prinsip utamanya,” tuturnya.
Membahas topik toleransi, Anies juga menekankan penegakan hukum terkait masih banyaknya kasus-kasus persekusi, kekerasan, dan diskriminasi oleh satu kelompok lainnya.
“Setiap pelanggaran hukum tidak boleh dibiarkan tidak dihukum, karena apabila dibiarkan dia akan menular dan dia akan dianggap sebagai sesuatu yang benar. Oleh karena itu, langkah pertama adalah setiap kali ada pelanggaran dikerjakan oleh siapapun, kapanpun, di manapun, maka tegakkan aturan, tegakkan hukum nomor satu, yang kedua ketika kita berbicara kerukunan maka kita harus melakukan usaha berkomunikasi dengan semua,” tegasnya.***