ZONA BANTEN - Terpilihnya Moeldoko sebagai ketua oposisi semakin memperkuat cengkeraman pemerintah.
Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dari pihak oposisi yang berlawanan dengan kepengurusan AHY.
Hal ini yang menjadi ulasan media asing Reuters pada Jumat 5 Maret 2021.
Baca Juga: Apa Itu Ghosting, Mengapa Ghosting Bisa Terjadi?
Ya, ternyata media asing juga mengikuti perkembangan dinamika politik dii tanahair.
Reuters menyoroti terpilihnya KSP (Kepala Staf Kepresidenan) Jenderal Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB (Kongres Luar Biasa).
Cengkeraman tersebut bisa semakin kuat meski terjadi kekacauan akibat penolakan sebagian pihak terhadap kepemimpinan oposisi Moeldoko.
Baca Juga: Kurs Rupiah terhadap Dolar, 8 Maret 2021: Awal Pekan, Rupiah Tampil Menjanjikan
Pasalnya, seorang pembantu utama Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) ditunjuk sebagai ketua partai oposisi merupakan langkah yang menguntungkan koalisi presiden.
“Dapat memperluas koalisi presiden dan memperketat cengkeramannya di parlemen - meskipun legitimasi langkah tersebut ditentang oleh anggota partai lainnya,” tulis Reuters.
Media ini juga menyebut koalisi Jokowi sudah menguasai sebagian besar parlemen dan cengkeraman melalui Partai Demokrat bisa memperkuat koalisi tersebut.
Artikel ini sebelumnya telah dimuat di portaljember.com dengan judul Media Asing Sorot Hasil KLB Partai Demokrat, Sebut Moeldoko Bakal Perkuat Koalisi Jokowi di Parlemen
“Koalisi Jokowi, sebutan presidennya, sudah menguasai 74% dari 575 kursi parlemen di ekonomi terbesar di Asia Tenggara itu, dan dukungan dari Partai Demokrat akan memberinya 9 poin persentase lebih banyak,” paparnya.
Meski demikian, oposisi Moeldoko itu ditentang oleh Ketua Umum resmi Partai Demokrat AHY. AHY mengatakan dia tetap menjadi ketua umum yang sah.
Baca Juga: Sadis! Pria Ini Penggal Kepala Putrinya dan Bawa ke Kantor Polisi
AHY, putra SBY termasuk salah satu pemimpin baru yang dapat mencalonkan diri sebagai calon presiden di ajang Pilpres 2024 mendatang, menurut survei dari lembaga survei swasta.
“Kongres luar biasa, ilegal, dan inkonstitusional ini diadakan oleh sejumlah anggota, mantan anggota, yang bersekongkol dengan aktor eksternal,” ujarnya.
AHY mendesak Jokowi untuk tidak mengesahkan penunjukan Moeldoko dan mengatakan akan mengajukan pengaduan soal KLB Partai Demokrat ke aparat penegak hukum.
Baca Juga: Masih Mahal! Obat Pencegah HIV Pre-Exposure Prophylaxis, di Marketplace Seharga Rp850 Ribu
Media asing Reuters menuliskan pemerintah diharapkan bisa memastikan ketua umum mana yang akan diakui negara.
Akan tetapi, beberapa analis mengatakan Jokowi akan mendapat keuntungan jika mengakui kepemimpinan Moeldoko di Partai Demokrat.
“Dengan adanya Moeldoko di Partai Demokrat, pemerintahan akan semakin kuat dan ini bukan hanya soal 2024,”
Baca Juga: Tanda Diabetes Tak Biasa pada Tubuh yang Wajib Diwaspadai, Bercak Kulit Gelap Salah Satunya
“Tapi hari ini ... Dengan ini, pemerintah akan sangat leluasa merancang kebijakan terkait politik dan kekuasaan,” kata analis politik di Universitas Paramadina Hendri Satrio.
Namun, media asing ini mengungkapkan Hendri Satrio tidak bisa memastikan klaim kepemimpinan mana yang diakui antara oposisi Moeldoko atau AHY.
Seperti diketahui, Partai Demokrat termasuk salah satu partai minoritas yang berupaya memblokir Undang-Undang Cipta Kerja Omnimbus Law andalan Jokowi.***( Boy Nugroho/Portal Jember)