"Adalah kewajiban Kantor Presiden untuk memastikan bahwa setiap undang-undang konsisten dengan tuntutan Konstitusi, seperti yang menjamin privasi individu dan kebebasan berbicara," tambahnya.
Namun, veto tidak boleh menghalangi anggota parlemen untuk mengesahkan langkah-langkah efektif dan memperkuat yang memastikan lingkungan online yang aman dan terjamin bagi orang Filipina, tambah penjelasan dari, Andanar.***