Network
ZONABANTEN.com - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyatakan keprihatinan mendalam atas keputusan penguasa Taliban Afghanistan untuk menolak akses anak perempuan ke pendidikan sekolah menengah dan meminta kelompok itu untuk membuka kembali sekolah untuk siswa perempuan tanpa penundaan.
"Anggota Dewan Keamanan menegaskan kembali hak atas pendidikan untuk semua warga Afghanistan, termasuk anak perempuan," ucap sebuah pernyataan dari PBB, Minggu 27 Maret 2022.
Pekan lalu, Taliban menarik kembali pengumuman bahwa sekolah menengah akan dibuka untuk anak perempuan, dengan mengatakan mereka akan tetap tutup sampai ada rencana yang dibuat sesuai dengan hukum Islam bagi mereka untuk dibuka kembali.
Menurut informasi dari salah seorang pejabat Amerika Serikat pada hari Jumat 25 Maret 2022, Amerika Serikat tiba-tiba membatalkan pertemuan dengan Taliban di Doha yang akan membahas masalah ekonomi utama karena keputusan tersebut.
Dewan Keamanan meminta, Deborah Lyons, Perwakilan Khusus PBB untuk Afghanistan, untuk terlibat dengan otoritas dan pemangku kepentingan Afghanistan yang relevan mengenai masalah ini dan melaporkan kembali kemajuannya.
Pada hari Minggu, Taliban mengatakan kepada maskapai penerbangan di Afghanistan bahwa perempuan tidak dapat naik penerbangan domestik atau internasional tanpa pendamping laki-laki, ZONABANTEN.com melansir dari dua sumber yang mengatakan kepada Reuters.
Sumber, yang tidak disebutkan namanya karena alasan keamanan, mengatakan bahwa Kementerian Penyebaran Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan mengirim surat kepada maskapai penerbangan pada hari Sabtu 26 Maret 2022, yang memberi tahu mereka tentang pembatasan baru.
Mereka menambahkan bahwa wanita tanpa pendamping yang telah memesan tiket akan diizinkan melakukan perjalanan pada hari Minggu 27 Maret 2022 dan Senin 28 Maret 2022.
Mereka juga menambahkan bahwa beberapa wanita dengan tiket telah ditolak di bandara Kabul pada hari Sabtu 26 Maret 2022.
Juru bicara Kementerian Penyebaran Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan dan Kementerian Kebudayaan dan Informasi tidak segera menanggapi permintaan komentar.***
