Network
ZONABANTEN.com – Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Kanada memberi sanksi pada Pemerintah Yunta Militer Myanmar.
Aksi bersama tiga negara AS, Inggris dan Kanada menilai bawah pemerintah Myanmar dalam kurun waktu satu tahun sejak militer Myanmar merebut kekuasaan dan telah menjerumuskan Myanmar ke dalam kekacauan.
Aksi bersama tiga negara AS, Inggris dan Kanada sebelumnya juga telah memberi sanksi berat kepada Panglima Tertinggi Min Aung Hlaing dan para anggota junta lainnya, memberi target seluruh pemerintahannya ke pengadilan.
Tuntutan tiga negara AS, Inggris dan Kanada menuntut bagi pejabat pemerintahan yang terlibat dalam penuntutan terhadap peraih Nobel yang digulingkan Aung San Suu Kyi.
Baca Juga: Pantai Timur Amerika Serikat Diterjang Angin Kecapatan 113 km per jam dan Salju Setebal Setengah Meter
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada Senin (31/1) mengatakan tindakan terkoordinasi itu menunjukkan dukungan internasional untuk rakyat Myanmar dan akan "lebih meningkatkan akuntabilitas atas kudeta dan kekerasan yang dilakukan oleh rezim."
Ia mengacu hampir 1.500 orang yang tewas dan 10.000 orang ditahan oleh militer yang berusaha untuk memegang kendali di Pemerintahan Myanmar dengan kekerasan.
Berdasarkan tindakan itu, AS membekukan semua aset milik pihak-pihak yang berada dalam hitam itu. Selain itu, warga Amerika dilarang untuk berurusan dengan pihak-pihak tersebut.
"Selama rezim terus menyangkal suara demokrasi rakyat Burma, kami akan terus membebankan biaya pada militer dan pendukungnya," kata Presiden AS Joe Biden dalam sebuah pernyataan, Senin, yang mengutuk penguasa militer Myanmar.
Baca Juga: Tanggapan Krisis Myanmar Dinilai Tak Efektif, HAM PBB: Saatnya Upaya Mendesak
Kanada, sementara itu, mengumumkan akan menambahkan tiga pejabat peradilan yang sama ke daftar sanksinya.
Sedangkan Inggris mengumumkan telah memasukkan jaksa agung dan ketua komisi korupsi serta ketua komisi pemilihan Myanmar yang ditunjuk junta ke daftar serupa.
Penguaasa Militer beralasan kudeta dilakukan karena ada kecurangan dalam pemilu November 2020, yang dimenangkan telak oleh NLD.
Sementara, komisi Pemilunya menyatakan pemungutan suara telah mencerminkan keinginan rakyat Myanmar.
Yang semuanya merupakan rekayasa dari pemimpin Yunta yang kini berkuasa di Myanmar. ***
