Network
“Kepemimpinan harus berbasis musyawarah dalam menangani masalah ini. Sangat penting untuk menciptakan harmoni antara pemimpin dan warganya,” katanya.
Baca Juga: Warga Kota Tangerang Jadi Pelaku Pembunuhan, Polisi: Motifnya Belum Jelas, Perilakunya Aneh
Menurut Surtawijaya, maraknya kasus sengketa lahan di wilayah desa seperti yang terjadi di Desa Cikupa disebabkan oleh kurangnya data inventarisasi desa saat kades berganti. Ketidaklengkapan dan ketidakjelasan data ini menjadi pemicu masalah di masa depan.
Dia melanjutkan, Kades Cikupa seharusnya menemukan solusi terbaik yang tidak mengabaikan warga setempat, mengingat mereka telah puluhan tahun bermukim di sana secara turun-temurun. Warga Desa Cikupa sebaiknya mendapatkan kompensasi yang adil, setidaknya sebanding dengan biaya yang telah mereka keluarkan untuk membangun rumah.
“Kita tidak bisa mengabaikan hak-hak masyarakat, bahkan ketika ada masalah sengketa lahan. Pajak yang dibayarkan oleh warga selama lebih dari 20 tahun juga harus dipertimbangkan dalam keputusan,” ucapnya.***
Informasi ini juga dapat Anda baca di Info Tangerang Kota dalam artikel berjudul Kades di Tangerang Polisikan 12 Warga Terkait Sengketa Lahan, Begini Kata Ketum Apdesi.
