Network
ZONABANTEN.com – Provinsi Banten merayakan hari jadinya yang ke-23 tahun pada Rabu, 4 Oktober 2023. Provinsi Banten berdiri sejak 4 Oktober 2000 silam setelah berpisah dari Provinsi Jawa Barat. Provinsi yang memiliki empat kabupaten dan empat kota ini kini dipimpin Penjabat (Pj.) Gubernur Banten, Al Muktabar.
Di Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23 Provinsi Banten, salah satu akademisi dari Universitas Serang Raya (Unsera), Ahmad Sururi, menilai bahwa provinsi yang dijuluki sebagai Tanah Jawara ini belum mengalami perubahan yang signifikan bahkan tampak stagnan, terutama di masa pemerintahan Al Muktabar.
“Selama 23 tahun, Banten belum banyak mengalami perubahan, baik dari aspek pembangunan berbagai bidang maupun birokrasi. Terlebih di masa pimpinan Pj. Gubernur Al Muktabar, stagnan dan belum signifikan,” katanya.
Sururi menyampaikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten seharusnya mampu kembali ke tujuan awal dibentuknya Provinsi Banten, yaitu pemerataan pembangunan. Selama 23 tahun berdiri, Provinsi Banten dinilai tidak berkembang secara menyeluruh.
Baca Juga: HUT ke-23 Provinsi Banten, Begini Sejarah Tanah Jawara yang Kini Dipimpin Al Muktabar
“Seharusnya pemerintah dapat kembali ke tujuan awal terkait pemerataan pembangunan, dan saat ini hal tersebut justru belum terjadi,” ujarnya.
Menurut Sururi, ketimpangan pembangunan antara wilayah utara dan selatan Banten masih menjadi persoalan klasik sejak 23 tahun lalu. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Provinsi Banten juga menjadi salah satu indikator lambatnya pembangunan di provinsi ini.
“Seperti tingginya angka kemiskinan, masih banyaknya desa tertinggal dan meningkatnya angka pengangguran merupakan indikator stagnan pembangunan Banten,” tuturnya.
Sururi melanjutkan, Provinsi Banten ke depannya harus memiliki pemimpin yang benar-benar responsif, pemimpin yang mampu mengejar berbagai ketertinggalan di daerahnya, sehingga kesejahteraan masyarakat setempat pun dapat diwujudkan.
“Di Banten harus memiliki pemimpin yang responsif terutama untuk mengejar ketertinggalan pembangunan daerah selatan. Kedua, reformasi birokrasi yang dapat berdampak pada aspek pembangunan,” ucapnya.
