Network
Informasi ini juga bisa Anda baca di Kabar Banten dalam artikel berjudul DPRD Kota Serang Minta Tidak Dikaitkan dengan Politik, Penahanan SK PPPK Dinilai Tepat.
Baca Juga: Ribuan Guru Honorer di Kabupaten Pandeglang Diangkat Jadi PPPK, Irna Narulita: Syukuri Nikmat Ini
“Apa pun bisa ditendensikan ke arah politik. Tapi proporsional saja kalau pun ingin menambah pemilih, itu tidak terlalu signifikan kecuali mencapai ribuan. Jadi, jangan selalu dikaitkan dengan politik,” tutur Hasan.
“Kecuali tidak ada aturan dari pemerintah pusat namun ada larangan, hal itu tentu tidak diperbolehkan. Jadi kalau tidak ada larangan, sekali pun tidak ada aturannya, itu dikembalikan lagi ke kebijakan daerah,” lanjutnya.
Budi Rustandi, Ketua DPRD Kota Serang, mengatakan hal serupa. Menurutnya, selama kebijakan Wali Kota Serang ini tidak menyalahi aturan dari pemerintah pusat, penahanan SK PPPK wajar dilakukan.
“Saya juga setuju, karena prioritas dan sistem penggajian PPPK dibebankan ke APBD. Artinya mereka yang lolos harus mengikuti aturan daerah,” katanya.*** (KabarBanten.com/Rizki Putri)
