Network
ZONABANTEN.com – Hasan Basri, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang, mengatakan bahwa ia setuju dengan penahanan lima puluh Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tinggal di luar Kota Serang.
Menurutnya, penahanan puluhan SK PPPK ini adalah suatu hal yang wajar dan menjadi kewenangan pemerintah daerah (pemda).
Hasan Basri mengatakan bahwa selama tidak ada larangan dari pemerintah pusat, kementerian, atau Badan Kepegawaian Negara (BKN), penahanan puluhan SK PPPK itu wajar dilakukan.
“Artinya mengenai kebijakan disesuaikan dengan yang diberlakukan oleh kabupaten kota. Jadi, saya setuju saja atas keputusan Pak Wali. Tapi itu kebijakan daerah. Selama tidak ada larangan, menurut saya wajar dan sah-sah saja,” kata Hasan, dilansir dari Kabar Banten pada Jumat, 7 Juli 2023.
Hasan menuturkan bahwa setiap kabupaten atau kota di Indonesia memiliki kuota PPPK yang berbeda, di mana kuota PPPK disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Baca Juga: Puluhan SK PPPK Kota Serang Ditahan, Pemkot Serang Ungkap Alasannya
Menurutnya, PPPK yang tinggal di luar Kota Serang harus bersedia pindah jika dinyatakan lolos sebagai PPPK Kota Serang.
Hal ini adalah kebijakan Wali Kota Serang dan dilakukan demi kepentingan organisasi, bukan demi kepentingan perorangan.
“Kalau misalnya mereka tinggal di luar daerah Kota Serang, tentu akan memengaruhi kinerja mereka. Saya kira setuju saya, karena penerimaan PPPK itu berdasarkan kekuatan anggaran dan diserahkan kepada daerah. Logikanya, diprioritaskan untuk yang berdomisili di Kota Serang,” ujarnya.
Hasan menegaskan bahwa penahanan SK puluhan PPPK tersebut tidak ada hubungannya dengan situasi politik saat ini.
