Network
ZONABANTEN.com – Helldy Agustian, Wali Kota Cilegon, menerima dana bantuan dari pemerintah pusat untuk pembangunan di Kota Cilegon.
Helldy Agustian mengatakan bahwa dana tersebut berhasil diperoleh berkat sowan atau jalinan silaturahmi yang baik antara pihaknya dengan pemerintah pusat.
“Alhamdulillah, sowan kami ke pemerintah pusat membawa hasil. Di mana ratusan miliar bakal dikucurkan untuk pembenahan infrastruktur,” kata Helldy, dilansir dari Kabar Banten pada Sabtu, 10 Juni 2023.
Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon menerima dana sebesar Rp112 miliar untuk perbaikan Jalan Lingkar Selatan. Sebagai bentuk terima kasih, Helldy dan pihaknya datang ke kantor Direktorat Jenderal Bina Marga pusat.
Baca Juga: Korsleting Listrik, Rumah Warga Kota Cilegon Dilalap si Jago Merah, Kerugian Mencapai Rp 200 Juta
“Kami datang ke Direktorat Jenderal Bina Marga untuk menyampaikan terima kasih karena Pemkot Cilegon mendapatkan anggaran Rp112 miliar untuk memperbaiki Jalan Lingkar Selatan,” ujarnya.
Selain menerima dana dari Bina Marga pusat, Pemkot Cilegon juga menerima dana sebesar Rp120 miliar dari Bank Dunia untuk pengelolaan sampah.
“Ini sebuah anugerah bagi kami yang harus benar-benar disyukuri. Di mana capaian ini juga atas ridho dari Allah dan doa dari seluruh masyarakat Cilegon,” tutur Helldy.
Helldy berharap masih ada bantuan yang dikucurkan untuk Kota Cilegon agar Pemkot Cilegon bisa terus melakukan perbaikan infrastruktur.
Baca Juga: Tawuran dan Bawa Senjata Tajam, Belasan Pelajar SMK Diamankan Polresta Serang Kota
Informasi ini juga bisa Anda baca di Kabar Banten dalam artikel berjudul Wali Kota Cilegon Getol ke Pusat, Dapat Ratusan Miliar Dana APBN, Helldy: Anugerah dan Harus Disyukuri.
“Tadi juga sudah koordinasi, ternyata bisa juga untuk jalan kota. Nanti ini akan ditindaklanjuti secara serius agar ada alokasi dari pusat,” katanya.
Sementara itu, Tanozisochi Lase, Direktur Sanitasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan bahwa ada dua media yang bisa dilakukan untuk menyinergikan program Kementerian PUPR dengan pemerintah daerah.
“Pertama, medianya itu lewat rencana induk, di mana itu menjadi jembatan untuk bisa dimohonkan kepada Kementerian PUPR. Perencanaan itu dari pemkot dulu, sebab jangan sampai kami bantu malah tidak menyelesaikan masalah,” ujarnya.*** (KabarBanten.com/Himawan Sutanto)
