Network
Alih-alih menjadi fasilitor dan fungsi administrator bagi terpeliharanya sikap toleransi, Pemerintah tampak memiliki standar ganda dalam penerapan nilai-nilai toleransi.
Standar ganda yang dipegang oleh pemerintah dapat kita lihat dari berbagai fenomena, salah satunya pada fenomena pendirian rumah ibadah bagi umat minoritas.
Baca Juga: Belajar Ideologi: Kapitalisme, Pengertian dan Sejarah Perkembangannya
Maka dari itu, Civil Society sebagai basis kedaulatan berbangsa dan bernegara harus ikut melindungi hak-hak asasi manusia.
Penguatan Civil Society melalui politik anggaran juga tidak boleh dimonopoli oleh elit baik eksekutif maupun legislatif.
Jangan sampai, Civil Society terkesan hanya menghabiskan anggaran tanpa memperhatikan esensi dan hakikat Civil Society itu sendiri.
Kembali lagi, Pemerintah berperan sebagai regulator, fasilitor dan administrator untuk membangun kesadaran tersebut dengan penguatan civil society yang ditopang oleh politik anggaran.
Peran Lembaga BPIP dan BNPT membangun kesadaran masyarakat dalam Bernegara
Konflik agama yang terjadi di tengah masyarakat disebabkan antara lain oleh semangat beragama yang lebih dominan di satu sisi namun di sisi lain lemah dalam kesadaran bernegara.
BPIP dan BNPT adalah salah satu upaya Pemerintah dalam mengantisipasi dan menangkal potensi konflik ideologi dan terorisme.
