Network
ZONABANTEN.com - Wakil Ketua Divisi Hukum, Advokasi dan Kebijakan Publik DPD PSI Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Johnny Amanupunnjo mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot), soal krusialnya angka pengangguran dan kemiskinan dampak pandemi. Hal itu diungkap Johnny, menjelang setahun masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan.
"Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), hingga bulan November 2021, tercatat jumlah pengangguran di Kota Tangsel sebanyak 73.318 orang. Jumlah tersebut terbilang meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 70.572. Melihat data itu, Pemkot Tangsel harus bekerja dengan target," kata Johnny kepada wartawan, Rabu 20 April 2022.
Johnny menambahkan, pandemi Covid-19 membuat tingkat pengangguran terbuka (TPT) mengalami peningkatan 77,41 persen dibandingkan tahun 2019 lalu. Peningkatan TPT terjadi, lanjutnya, lantaran terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja 2020.
Baca Juga: Jleb! Ketua Fraksi PSI Beri Pesan Wakil Rakyat Harus Penuhi 3 Kriteria Ini
"Meski terjadi kenaikan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) namun sebetulnya terjadi penurunan jumlah penduduk yang bekerja. Pemkot harus membuka pelatihan-pelatihan kerja dengan target menciptakan puluhan ribu pekerja. Minimal 60 persen untuk pekerja terdampak PHK karena Covid. 40 persen untuk usia pekerja produktif layaknya lulusan SMA, dan lain-lain," ungkap Johnny.
Alternatif yang lain adalah pemberian bantuan modal kerja untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dengan target menghasilkan puluhan ribu UMKM baru," tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, dari 212 Kabupaten/Kota tersebut, terdapat Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dan Kabupaten Tangerang, yang menjadi salah satu kota dengan kemiskinan ekstrem, dan mendapat fokus dari Pemerintah Pusat, agar menjadi perhatian bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangsel.
Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Kota Tangsel dari Fraksi PSI Alexander Prabu menyatakan, kemiskinan ekstrem terjadi karena tiga hal. Pendapatan yang minim, kurangnya pendidikan, dan kurang terbukanya lapangan pekerjaan.
Baca Juga: Soal Kemiskinan Ekstrem, PSI Tangsel Minta Pemkot Libatkan Wilayah Dalam Validasi Data
"Menurut saya hal ini disebabkan karena pendidikan rendah, lalu kedua mininmnya lapangan perkejaan, kemudian yang ketiga pengeluaran makin besar. Karena ini kemiskinan ekstrem, Pemkot dalam hal ini Wali Kota, harus membuat kebijakan yang ekstrem. Untuk apa? untuk mengintervensi lapangan pekerjaan dibuka sebanyak mungkin, mereka diberi pelatihan diberi modal sebagainya," tutur Alex.
Ini penting banget. Karena, kita lihat orang-orang yang pendidikannya rendah. Yang pendidikannya rendah, kita tahu bahwa Tangsel ini biaya pendidikannya cukup tinggi. Karena jumlah sekolah negeri SMP itu bertambahnya lambat, nah kalo mereka berpindidikan rendah pasti tidak berkreatif untuk mencari jalan usaha tertentu," imbuh Alex.
Alex mengatakan, perlunya rancangan jangka pendek yang harus dilakukan oleh Wali Kota dalam memvalidasi data hingga tingkat RT/RW. Sehingga, bantuan yang diberikan tepat sasaran. OPD terkait, lanjut Alex, perlu memetakan wilayah dan titik mana saja, di tiap-tiap kelurahan, yang memang tingkat kemiskinannya tinggi.
"Menurut saya secara jangka pendek, Pemkot harus mendata betul informasi dari pusat. Di kelurahan mana, RT/RW mana, lalu data. Itu penting banget, supaya bantuan yang diberikan tepat sasaran. Terkadang bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran," ungkap Alex.
Dalam arti, misalkan jangka pendek sudah tahu titik-titiknya dimana, bahwa bantuan langsung tunai (BLT) itu harus segera diberikan. BLT bukan hanya dari Pusat, tapi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dikeluarkan, minimal untuk kebutuhan pokok. Lalu segera memberi bantuan-bantuan permodalan bagi usaha kecil," tutupnya.
