Network
ZONABANTEN.com - Berdasarkan Surat Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) Republik Indonesia (RI) bernomor B-38/KSN/SWP/KK. 04. 01/02/2022, menyebut bahwa, terdapat 212 Kabupaten/Kota di 25 Provinsi mendapatkan fokus intervensi, terhadap percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem, sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo.
Dari 212 Kabupaten/Kota tersebut, terdapat Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dan Kabupaten Tangerang, yang menjadi salah satu kota dengan kemiskinan ekstrem, dan mendapat fokus dari Pemerintah Pusat, agar menjadi perhatian bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangsel.
Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Kota Tangsel dari Fraksi PDI Perjuangan Putri Ayu Annisya menyatakan, pentingnya akselerasi program yang menyentuh kepada masyarakat, dan strategi secara kolaborasi, demi penurunan kemiskinan ekstrem, seperti yang terjadi di Tangsel saat ini.
"Betul bahwa Tangsel bersama Kabupaten Tangerang menjadi lokus prioritas penurunan kemiskinan ekstrem di Provinsi Banten berdasarkan arahan pusat. Pemkot perlu segera akselerasi program penurunan angka kemiskinan. Strateginya seperti arahan pusat yaitu, pendekatan kolaboratif melibatkan semua potensi program di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan potensi sosial lainnya di Tangsel," ujar Putri Ayu Annisya, ditulis Senin 18 April 2022.
Baca Juga: Gelar Bimtek, Inspektorat Tak Ingin Ada Penyimpangan Wewenang di Lingkungan Pemprov Banten
Salah satu kebijakannya, bantuan pendapatan keluarga miskin dalam bentuk bantuan sosial. Itu memang belum cukup, perlu upaya peningkatan produktifitas agar pendapatan meningkat. Kuncinya, di data kelompok sasaran yang valid, koordinasi antar OPD dan kolaborasi stakesholder lainnya," tambahnya.
Terpisah, Anggota DPRD Kota Tangsel dari Fraksi PSI Alexander Prabu menyatakan, kemiskinan ekstrem terjadi karena tiga hal. Pendapatan yang minim, kurangnya pendidikan, dan kurang terbukanya lapangan pekerjaan.
Alex sapaan akrabnya menuturkan, pentingnya validasi data, sehingga intervensi bantuan dan program dari Pemerintah Kota (Pemkot) lebih terarah dan tepat sasaran.
"Menurut saya hal ini disebabkan karena pendidikan rendah, lalu kedua mininmnya lapangan perkejaan, kemudian yang ketiga pengeluaran makin besar. Karena ini kemiskinan ekstrem, Pemkot dalam hal ini Wali Kota, harus membuat kebijakan yang ekstrem. Untuk apa? untuk mengintervensi lapangan pekerjaan dibuka sebanyak mungkin, mereka diberi pelatihan diberi modal sebagainya," tutur Alex.
Ini penting banget. Karena, kita lihat orang-orang yang pendidikannya rendah. Yang pendidikannya rendah, kita tahu bahwa Tangsel ini biaya pendidikannya cukup tinggi. Karena jumlah sekolah negeri SMP itu bertambahnya lambat, nah kalo mereka berpindidikan rendah pasti tidak berkreatif untuk mencari jalan usaha tertentu," imbuh Alex.
Alex mengatakan, perlunya rancangan jangka pendek yang harus dilakukan oleh Wali Kota dalam memvalidasi data hingga tingkat RT/RW. Sehingga, bantuan yang diberikan tepat sasaran. OPD terkait, lanjut Alex, perlu memetakan wilayah dan titik mana saja, di tiap-tiap kelurahan, yang memang tingkat kemiskinannya tinggi.
"Menurut saya secara jangka pendek, Pemkot harus mendata betul informasi dari pusat. Di kelurahan mana, RT/RW mana, lalu data. Itu penting banget, supaya bantuan yang diberikan tepat sasaran. Terkadang bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran," ungkap Alex.
Dalam arti, misalkan jangka pendek sudah tahu titik-titiknya dimana, bahwa bantuan langsung tunai (BLT) itu harus segera diberikan. BLT bukan hanya dari Pusat, tapi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dikeluarkan, minimal untuk kebutuhan pokok. Lalu segera memberi bantuan-bantuan permodalan bagi usaha kecil," tutupnya.
