Network
ZONA BANTEN - Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menyatakan banyaknya penyimpangan penyaluran bantuan sosial (Bansos) disinyalir karena Dinas Sosial (Dinsos) malas memvalidasi dan memverifikasi.
"Seperti yang banyak terjadi, penyimpangan-penyimpangan penyaluran bansos itu karena Dinsos malas untuk memverifikasi dan memvalidasi.
Sehingga mereka pakai data lama. Bahkan, ada pegawai kelurahan yang dapat, ini karena mereka (Dinsos) tidak menggandeng RT/RW untuk verifikasi data," kata Trubus kepada wartawan, Selasa (12/5/2020).
Baca Juga: SE Walikota Tangsel: Jangan Mengambil Kesempatan Dalam Penyaluran Bansos, Siapa?
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), tutur Trubus, harus diverifikasi ulang setiap 6 bulan sekali.
"Harusnya diverifikasi setiap 6 bulan sekali. Sehingga tidak terjadi penyimpangan," tambahnya.
"Ada Gubernur yang tertangkap soal bansos, itu digunakan untuk menjaring suara.
Baca Juga: Puluhan Jemaah Musala di Jakarta Barat Beresiko Terpapar Covid-19
Jadi pemilih-pemilih dia yang dikasih bansos. Nah, jangan-jangan Dinsos yang enggan melakukan validasi, itu digunakan untuk 'mengamankan' suara pemimpinnya," katanya lagi.
Menurut Trubus, transparansi menjadi modal utama dalam penyaluran bansos, sehingga tidak terjadi polemik di masyarakat.
