Network
ZONABANTEN.com - Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin mengingatkan soal potensi-potensi penyimpangan dalam upaya 'adu jalu' di rotasi/mutasi pejabat Kota Tangerang Selatan (Tangsel).
Dalam banyak peristiwa, kata Ujang, jika koalisi Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Bupati dan Wakil Bupati pecah, posisi wakil selalu dirugikan dalam rotasi/mutasi pengisian jabatan.
"Kalau koalisi kedua pimpinan itu pecah, biasanya wakil banyak dikecewakan. Ya Wakil Wali Kota yg dirugikan. Dia kalah, karena, kebijakan yang menandatangani Wali Kota," kata Ujang kepada wartawan, ditulis Selasa 7 September 2021.
Semua birokrasi merapatnya ke Wali Kota. Biasa dia yang melakukan manuver ke kasus hukum pasangannya. Makanya, Wali Kota atau Bupatinya yang dicari-cari kasus hukumnya," tambahnya.
Baca Juga: Fosil Paus Berkaki Empat yang Sebelumnya Tidak Diketahui Kini Ditemukan di Mesir
Ujang menuturkan, Wakil Wali Kota Tangsel yang merupakan keponakan dari Wali Kota sebelumnya Airin Rachmi Diany perlu menjadi perhitungan oleh pasangannya Benyamin Davnie. Terlebih, imbuh Ujang, dalam kepentingan 'membawa gerbong' dalam pengisian jabatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Kita kan tahu, Wakilnya masih keponakan (Airin Rachmi Diany). Artinya saya tidak tahu apakah Wali Kota saat ini (Benyamin Davnie) masih 'tunduk' ke Wali Kota yang lama? Kalau dia sudah tidak 'tunduk' karena sudah jadi Wali Kota, maka akan ditinggalkan semuanya," tegas Ujang.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Tangsel Apendi mengaku hingga kini belum ada informasi soal rotasi dan mutasi pejabat. Untuk pengisian OPD yang saat ini dipimpin Pelaksana Tugas (Plt), Apendi menyebut masih menunggu arahan dari pimpinan.
