Network
ZONABANTEN.com - Pengamat Kebijakan Publik yang juga Dosen Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menyebut, soal 'pemain' lelang pengadaan barang dan jasa milik pemerintah didominasi Partai Politik (Parpol), oknum pejabat, hingga oknum anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD di tiap-tiap daerah.
"Biasanya yang paling banyak itu dari Parpol ada, oknum-oknum pejabat juga ada, karena kan pihak pemerintah kan. Oknum-oknum pejabat yang bermain. Kadang udah disetel, nanti pemenangnya siapa," kata Trubus Rahardiansyah kepada wartawan, ditulis Selasa 24 Agustus 2021.
Jadi nanti perusahaannya punya anaknya,saudaranya atau punya relasinya dia, nanti keuntungannya dibagi mas. Oknum anggota Di Banggar. Kalaupun dia di Banggar, dia juga gandeng yang laen, karena dia kan sifatnya jaringan. Memang itu bagian dari setor partai ya," tambah Trubus.
Baca Juga: DPMP3AKB Tegaskan Pentingnya Pendidikan Pra Nikah Guna Antisipasi Kekerasan Rumah Tangga
Trubus memberikan contoh soal oknum anggota Banggar yang dijatuhi hukuman karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Menurut Trubus, Banggar DPRD yang paling mengetahui proyek-proyek yang akan dikerjakan oleh pemerintah.
"Nah dia udah tau tuh ini akan ada proyek ini, nah nanti siapa-siapa yang (dapat bagian) ini. Itu di zaman waktu Partai Demokrat, anggota Partai Demokrat banyak sekali yang masuk penjara karena itu kan. Jadi di Banggar itu, jadi sudah tahu ini proyek apa," tegas Trubus.
Trubus meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk lebih transparan dalam hal pengadaan barang dan jasa. Keterbukaan birokrasi, ungkap Trubus, menjadi satu-satunya solusi mengurangi dugaan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
"Sistem lelangnya harus terbuka atau transparan. Tapi, terbuka saja kadang-kadang perusahaannya, misalkan ada perusahaan A, B, dan C yang main, nanti antara A dan B berteman, atau B dan C berteman bisa saja. Kadang-kadang seperti itu. Makanya yang terpenting transparansi. Selain itu, keterbukaan birokrasi pengadaan," tutur Trubus.
