Network
ZONABANTEN.com - Menyoal ketersedian sekolah menengah negeri di wilayah Pakulonan, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Aparatur Lurah dan Camat sepakat memohon adanya penyediaan lokasi pendidikan. Terlebih, dengan aturan zonasi yang membuat beberapa anak lulusan sekolah dasar, tidak dapat menikmati jenjang berikutnya.
"Kalau SMP mah saya akui butuh yah. Ini juga informasi dari warga. Susah masuk karena bedasarkan zonasi, zonasi kita yang terdekat itu SMP di Paku Alam. Jaraknya, lebih dari satu kilometer. Itu sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)nya gimana, terkendalanya dimana saya ga tau, cuma memang butuh sekolah menengah," kata Lurah Pakulonan Dwi Santoso, ditulis Rabu 4 Agustus 2021.
Dwi menyatakan, siap mendukung jika Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel mau membicarakan permasalahan ini dengan pihak swasta, karena di Pakulonan sudah minim tanah milik pemerintah. Sehingga, bisa dibangun sebuah SMP atau SMA diwilayahnya, melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Baca Juga: Dikeluhkan Warga Mutiara Maja, PDAM Lebak: Pompa Air Sedang Ditender Cepat
"Kalo saya lurah mendukung banget kalau pemkot menerima swasta, mungkin sih mau. kalau cuma tanah-tanah seribu meter untuk sekolah. Harapannya tahun depan bisa dibangun tapi ga tau terkendala RPJMD-nya ga? Kalau mengeluh banyak si enggak, cuma menginginkan, jika secara zonasi bisa masuk. Syukur-syukur bisa dibangun sekolah di wilayah kita," ujar Dwi.
Senada, Camat Serpong Utara Bani Khosyatullah menuturkan bahwa keberadaan SMP dan SMA di wilayah utara Tangsel tersebut, akan memberikan dampak positif bagi warganya. Terlebih, dengan jarak yang terjangkau, para wali murid akan mudah menyekolahkan putra-putrinya.
"Mendukung banget, baik SMP maupun SMA. Selain efek buat Pakulonan, buat kelurahan sekitar Serpong Utara berdampak positif. Sehingga, memudahkan para orang tua guna mendapatkan akses yang berpeluang besar menyekolahkan anak-anaknya," kata Bani.
Baca Juga: Dikenal Berjiwa Muda, Politisi Partai Demokrat Gacho Sunarso Dimakamkan di TPU Jombang
Bani mengungkapkan, soal ketersediaan lahan untuk fasilitas pendidikan tersebut perlu koordinasi semua pihak. Terutama, imbuh Bani, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimta).
