ZONABANTEN.com – Ketua Komisi I DPRD Banten, A. Jazuli Abdillah, memberikan tanggapannya terkait surat dari Pj. Sekda Banten yang menyinggung soal evaluasi kinerja honorer Pemprov Banten.
Jazuli mengatakan bahwa ia setuju dengan evaluasi tersebut. Namun, ia berharap evaluasi ini tidak hanya berlaku bagi honorer Pemprov Banten yang beraksi di Jakarta beberapa hari lalu.
“Saya setuju dengan adanya evaluasi kinerja terhadap para honorer yang tugas di Pemprov Banten. Tapi tidak dikaitkan dengan aksi teman-teman honorer yang berjuang ke Jakarta, karena itu kan sedang memperjuangkan nasib dan statusnya.
Lagian yang didemo kan bukan pemprov, tapi kebijakan pusat. Malah yang saya baca surat Pj. Sekda Banten tidak ada ancaman. Lagian nggak zaman itu ancam-mengancam,” kata Jazuli.
Menurutnya, evaluasi ini harus dilakukan secara menyeluruh, bukan honorer Pemprov Banten yang beraksi di Jakarta saja yang kinerjanya perlu dievaluasi.
Baca Juga: Dukung Aksi Honorer Pemprov Banten di Jakarta, Wakil Ketua DPRD Banten: Agar Aspirasinya Didengar
“Jangan sampai evaluasi itu hanya berlaku untuk honorer yang demo ke pusat,” ujar Jazuli.
“Sebenarnya, substansi surat Pj. Sekda Banten itu bagus, meminta pimpinan OPD melakukan pembinaan terhadap staf honorer. Jangan ditafsirkan ancaman sanksi terhadap yang demo.
Bahkan pembinaan dan evaluasi kinerja juga wajib dilakukan terhadap semua pegawai, baik yang honorer maupun ASN di semua tingkatan,” sambungnya.
Jazuli meminta Pemprov Banten untuk tidak menjatuhkan sanksi kepada honorer yang beraksi di Jakarta. Sebab, menurutnya aksi tersebut adalah hak mereka untuk menyampaikan aspirasi sebagai WNI.
“Jangan sampai hanya gara-gara menyampaikan aspirasi di Jakarta yang hanya setengah hari, kemudian diberikan sanksi. Nah ini jangan sampai terjadi, karena akan buruk opininya. Kita lihat nanti, ada nggak yang disanksi?” tutur Jazuli.
Informasi ini juga bisa Anda baca di Kabar Banten dalam artikel berjudul Jazuli Abdillah Minta Pemberian Sanksi ke Honorer Pemprov Banten Bukan karena Ikut Demo di Jakarta.
Baca Juga: Dukung Indonesia Emas 2045, Lulusan UIN SMH Banten Didorong Ikut Beasiswa LPDP
Jazuli menegaskan bahwa ia mendukung evaluasi tersebut guna memperbaiki dan meningkatkan kinerja para honorer Pemprov Banten. Namun, sasarannya jangan hanya mereka yang kemarin beraksi di Jakarta.
“Jadi, evaluasinya jangan karena demo. Pentingnya evaluasi kan untuk mengidentifikasi kekurangannya apa. Jangan-jangan ada staf yang dasarnya pemalas, tidak disiplin, kinerja buruk, dan sebagainya.
Maka, untuk mencegah itu, perlu adanya evaluasi secara utuh, tidak parsial, agar ada perbaikan SDM,” katanya.*** (KabarBanten.com/Irfan Muntaha)