Akademisi Sumsel : PSBB di Palembang dan Prabumulih “agak” Terlambat

- 13 Mei 2020, 17:50 WIB
Idham Cholid, SE.,ME., Dosen STIE MDP Palembang
Idham Cholid, SE.,ME., Dosen STIE MDP Palembang /

Jika ada sebagian yang menyatakan bahwa bisnis sekarang bisa dilakukan melalui online (tidak perlu interaksi dengan pembeli langsung), namun tidak semua sektor (khususnya informal) yang dapat memanfaatkan saluran ini. Selain itu, juga perlu diperhatikan supply terhadap kebutuhan pokok. 

Baca Juga: Alex Noerdin Serahkan Bantuan Bagi Warga yang Terkena Banjir di Sumsel

Mendengar PSBB, maka ada ketakutan dari masyarakat terhadap persediaan barang makanan. Hal ini jika tidak segera diantisipasi akan menimbulkan “panic buying”, seperti pada masa-masa awal wabah Covid terjadi. Pemerintah perlu mengantisipasi hal ini, karena pada beberapa kasus, PSBB (bahasa globalnya “Lock Down”) ini menimbulkan kepanikan di masyarakat.

Selain itu, konsep bantuan sosial yang diberikan semasa penerapan PSBB juga perlu diperhatikan. Apakah terbayangkan dengan bantuan beras yang hanya beberapa kilo (5-10 kilo / KK), minyak goreng, mie instan, sarden dan lainnya cukup untuk 14 hari kedepan?

Karena dengan PSBB masyarakat cenderung tidak dapat mencari penghasilan atau paling tidak berkurang penghasilannya. Belum lagi sistem pembagiannya yang pada beberapa tempat cenderung tidak terorganisir dengan baik. Boleh kita menyebutnya salah sasaran, akibat data yang tidak sinkron dengan kondisi di lapangan.

Baca Juga: Belasan KK di Pagedangan Tak Dapat Bansos, Warga: Yang Nerima Pada Bawa Motor

Pemerintah harus memastikan permasalahan-permasalahan ini bisa diminimalisir, karena Pemerintah Kota Palembang dan Kota Prabumulih dapat belajar dari penerapan PSBB di daerah atau tempat lain.

Selain dari sisi ekonomi, yang perlu juga diperhatikan adalah masalah sosial. Membatasi ruang gerak manusia yang sejatinya adalah mahluk sosial bukan perkara yang mudah. Banyak contoh di lokasi lain, bagaimana masyarakat tidak disiplin dalam penerapan kebijakan PSBB ini. Bahkan, Presiden Jokowi berpendapat bahwa ada beberapa lokasi yang penerapan PSBB-nya tidak efektif.

PSBB sebenarnya dilakukan untuk menekan interaksi masyarakat, namun banyak tempat justru tidak ada perbedaan yang signifikan antara sebelum dan setelah penerapan PSBB. Belum lagi kondisi gangguan sosial yang mungkin saja akan timbul di masyarakat. Misalkan permasalahan kriminal dan lainnya. Hal ini juga perlu diantisipasi pemerintah.

Baca Juga: Ada Pesan Rahasia Ganjar Untuk Gibran Saat Serah Terima Bantuan Covid

Halaman:

Editor: Bondan Kartiko Kurniawan


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x