Amandemen datang dalam rancangan keputusan eksekutif dan bukan RUU karena kesepakatan telah dicapai dengan WADA sebelumnya.
Bahwa Thailand akan menyelesaikan masalah yang mengarah pada larangan tersebut pada akhir Januari, kata Wakil Perdana Menteri Wissanu Krea-ngam.
Penundaan lebih lanjut dalam mengesahkan undang-undang tersebut secara tidak langsung dapat merugikan negara sekitar 50 miliar baht per tahun karena hilangnya peluang bisnis. ***