Network
ZONABANTEN.com - Balai Harta Peninggalan (BHP) DKI Jakarta menggelar acara Focus Group Discussion (FGD) terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan selaku pengampu pengawas. untuk forum diskusi tersebut, BHP DKI Jakarta mengusung tema “Perlindungan Hak Keperdataan orang yang Berada di Bawah Pengampuan Oleh Balai Harta Peninggalan”.
Acara tersebut merupakan komitmen dari BHP untuk memberikan perlindungan hukum terhadap orang yang berada di bawah pengampuan.
Focus Group Discussion tersebut digelar selama 3 hari dari tanggal 19-21 Juni 2024 di GH Universal Hotel Bandung, Jawa Barat.
Acara FGD difokuskan pada sambutan oleh beberapa tokoh antara lain, Amien Jafar Ocham (selaku kepala BHP DKI Jakarta), Harun Surya, S.H,.M.H (selaku Plt. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Provinsi Jawa Barat), Mutia Farida SH.M.H (selaku Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Kemenkumham DKI Jakarta), dan Constantinus Kristomo, S.S., M.H (selaku Direktur Perdata Ditjen AHU).
Baca Juga: 98 Persen Lahan Pertanian Beralih Fungsi Sejak 2011, Ini Kata Balai Pertanian Tangsel
Lalu diteruskan dengan pembukaan secara resmi acara yang disimbolkan dengan pemukulan gong oleh Mutia Farida SH.M.H, selaku Plt. Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) DKI Jakarta.
“Bahwa latar belakang dari kegiatan ini adalah berawal dari adanya surat yang dikirimkan ke kantor BHP DKI Jakarta, dimana orang dalam pengampuan itu meminta perlindungan hukum kepada BHP DKI Jakarta. Setelah kami pelajari ternyata yang menjadi permasalahan adalah aset dari orang dalam pengampuan tersebut telah beralih tanpa adanya suatu transaksi yang sah. Dengan kata lain dilakukan tanpa orang yang memiliki kewenangan terhadap tanah tersebut,” ungkap Amien Fajar Ocham selaku kepala BHP DKI Jakarta dalam pembacaan laporan penyelenggara saat acara FGD BHP pada 19 Juni, 2024 di GH Universal Hotel Bandung.
Hal tersebut menjadi penting bagi BHP dengan menunjukan peran dan fungsi dalam memberikan perlindungan kepada orang yang membutuhkan, khususnya di dalam hal ini adalah orang yang berada dibawah pengampuan.
“Di Indonesia saat ini hanya terdapat 5 BHP yaitu,di Medan,Makassar, Surabaya, Semarang, dan Jakarta. Sementara itu untuk di Jawa Barat belum ada BHP, maka dari itu Jawa Barat masuk wilayah kerja BHP DKI Jakarta. Walupun Kantor Wilaya Jawa Barat belum ada BHP akan tetapi kami tetap berkomitmen untuk melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan terkait harta peninggalan melalui pelayanan konsultasi dan komunikasi yang tersedia," ungkap Harun Surya, S.H,.M.H selaku Plt. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Provinsi Jawa Barat.
Baca Juga: Kumpulkan Pendukung di Balai Kota, Gerindra Tangsel 'Semprit' Wali Kota dan Wakil Wali Kota
"Di samping begitu banyaknya penduduk di Jawa Barat, permasalahan yang muncul adalah salah satunya masalah pengakuan harta yang tidak seharusnya karena sang empunya memiliki keterbatasan," sambungnya.
Mutia Farida menegaskan, bahwa memang hanya terdapat lima BHP di Indonesia hal tersebut memungkinkan memiliki cangkupan kerja lebih dari satu wilayah saja, khususnya BHP DKI Jakarta yang paling banyak memiliki cangkupan wilayah kerja.
Akan tetapi, ia memuji semangat kerja BHP demi melayani masyarakat dengan sepenuh hati, khususnya untuk orang yang dalam pengampuan.
Diharapkan, dengan adanya acara ini masyarakat lebih memahami lagi tugas dan fungsi BHP seutuhnya.
“BHP memiliki usia yang lebih tua dari terbentuknya bangsa Indonesia sendiri. Yaitu sudah mencapai usia 400 tahun. BHP masih belum banyak yang memahami tugas dari BHP itu sendiri. BHP berperan penting terhadap harta peninggalan orang dibawah pengampuan. Maka dari itu, sosialisasi dan publikasi menjadi penting bagi BHP untuk mensosialisasikan agar masyarakat lebih mengetahui tugas BPH,” pungkasnya.***
