Network
ZONABANTEN.com - Badan Zakat Nasional Republik Indonesia (BAZNAS RI) baru saja menyelesaikan rapat dengan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Dalam rapat tersebut, Baznas RI melalui ketuanya, Achmad Noor, menyatakan bahwa dorongan politik dibutuhkan dalam memberikan bantuan ke Palestina.
"Sudah kami sampaikan, ini butuh dorongan politik. Artinya, untuk membantu saja itu membutuhkan dorongan politik karena kekuatannya luar biasa," ucap Achmad dalam rapat tersebut, dilansir dari ANTARA pada Senin, 27 Mei 2024.
Achmad menyatakan, tidak semua bantuan yang diberikan Indonesia atau negara lain dapat langsung tersalurkan kepada masyarakat Palestina, karena ada sebagian bantuan yang belum tersalurkan di perbatasan-perbatasan menuju Palestina.
"Yang di perbatasan, itu numpuk bantuan. Bertruk-truk masih numpuk. Ada 2.000 truk numpuk. Kemudian, ada bantuan yang tersortir padahal itu bantuan yang hebat-hebat, ada peralatan kesehatan, tidak bisa masuk yang harganya miliar-miliaran," sambung Achmad.
Noor menambahkan bahwa penumpukan bantuan tersebut disebabkan adanya pembatasan yang dilakukan oleh pihak Israel. Selain itu, Noor membeberkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki keinginan yang tinggi untuk membantu masyarakat Palestina.
Hal ini dapat dibuktikan dari gelombang penolakan masyarakat Indonesia terhadap rencana Baznas menghentikan penggalangan dana bagi Palestina. Dengan ini, Noor menegaskan bahwa pihaknya tidak mendukung peperangan, namun mendukung yang membutuhkan pertolongan atau terkait dengan kemanusiaan.
Baca Juga: Hadir di kongres FIFA ke-74, Palestina dan Yordania Membujuk FIFA untuk Mengeluarkan Israel
"Kita mau menutup bantuan Palestina, masyarakat tidak mau. Bahkan, tadi malam saya ditelpon untuk minta izin bekerja sama dengan Baznas mengadakan penggalangan dana di Monas," ujarnya.
Saat ini, Baznas menjalankan Program Membasuh Luka Palestina. Program ini merupakan wujud solidaritas kemanusiaan dan aksi Baznas RI sebagai lembaga zakat Pemerintah Indonesia yang dimiliki oleh publik.***
