Network
ZONABANTEN.com - Wakil Presiden periode 2004-2009/2014-2019, Jusuf Kalla (JK) sepakat dengan pengajuan hak angket ke DPR RI. Pernyataan tersebut disampaikan JK pada saat menjadi Keynote Speaker di Universitas Indonesia (UI), 7 Maret 2024.
Hak angket kata JK bertujuan untuk mengklarifikasi berbagai dugaan kecurangan atau penyalahgunaan kekuasaan.
Menurut Jusuf Kalla, jika tradisi yang keliru seperti Pemilu 2024 ini terus terjadi bagaimana dengan kondisi politik Indonesia di masa depan.
Maka akan timbul pandangan dari masyarakat luas bahwa Pemilu hanya akan dimenangkan oleh yang punya kuasa dan memiliki banyak uang.
Pengusutan kecurangan ini juga untuk menghindari dampak krisis politik dan krisis ekonomi sebab jika dua hal tersebut terjadi maka akan ada musibah besar yang akan menimpa negara Indonesia.
Mahfud MD juga setuju dengan pengajuan hak angket yang saat ini sedang berlangsung di DPR, tetapi sekali lagi Mahfud MD menegaskan, hak angket tidak bisa membatalkan hasil Pemilu 2024, sebab yang bisa melakukan hal itu hanyalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Saya sendiri selalu menegaskan, bahwa apa pun hasil angket tak bisa membatalkan hasil Pilpres. Kesahan Pilpres secara hukum terletak di KPU dan putusan MK, sama sekali tak ada hubungan dgn angket," ujar Mahfud MD, 8 Maret 2024 melalui Twitternya.***
