Network
Beras tersebut juga harus dijual ke konsumen terakhir sehingga dibatasi dua pak atau 10 kg per pembeli.
“Kalau beras bantuan pangan kan sudah jelas peruntukannya masing-masing keluarga penerima manfaat (KPM), kalau SPHP kami juga membatasi ritel kami. Menurut saya kemungkinan-kemungkinan itu kecil harusnya malah tidak ada,” kata Sony.
Bulog Bali juga tidak menjual beras SPHP eceran dalam jumlah banyak, ada ketentuan bahwa hanya rekanan tertentu yang bisa menjual lebih dari 2 ton yaitu harus memastikan memiliki jaringan di bawahnya.
“Kami melakukan penjualan curah asal memenuhi kriteria yaitu harus mempunyai downline, kalau ketahuan tidak akan kami putus sebagai mitra kerja,” tegasnya.
Baca Juga: Cak Imin Sebut Dukungan Rhoma Irama Begitu Istimewa: Terimakasih Bang Rhoma
Dengan demikian maka Sony berani menyatakan Bulog tak ikut serta membantu giat-giat kampanye bazar pangan murah dari peserta Pemilu 2024 yang saat ini tersebar di Bali.
“Bukan kami yang menyalurkan ke mereka tetap kami ada aturannya. Mereka beli di mana kami tidak tahu,” kata dia.
“Kami hanya melakukan penugasan dari Bapanas melakukan penyaluran beras SPHP maupun bantuan pangan, kami tidak memihak atau punya kepentingan dengan pasangan calon manapun, saya berharap masyarakat mengetahui,” sambungnya.
Saat ini Bulog Bali berfokus dalam menyalurkan 10 ribu ton beras SPHP di pasaran hingga penghujung 2024, serta menyalurkan 10 kg beras bantuan pangan per bulan kepada 1.912 penerima hingga Juni 2024.***
