Network
ZONABANTEN.com - Badan Urusan Politik (Bulog) Provinsi Bali memastikan saat ini tidak ada indikasi kecurangan politik yang memanfaatkan beras Program SPHP atau bantuan pangan, Selasa, 30 Januari 2024.
Dalam masa kampanye terbuka Pemilu 2024 saat ini, beredar isu beras bantuan berstiker pasangan calon dan maraknya bazar pangan murah dari peserta Pemilu 2024.
“Itu (beras berstiker) kan kita lihat satu saja dan tidak tahu di mana asalnya, apakah ada yang menempel atau gimana tapi di Bali tidak. Memang kami pastikan tidak akan melakukan seperti itu, operasi pangan kami itu memang penugasan nasional harus kami lakukan,” kata Kepala Bulog Bali Sony Supriadi.
Baca Juga: Ramai Soal Uang Transport KPPS, KPU: Jangan Ada Pemotongan, Maksimal Rp150 Ribu!
Sony mengatakan, tiap kali pembagian bantuan pangan selalu dilakukan pengawasan, bahkan Bulog Bali tak bekerja sendirian namun turut dibantu Distan Pangan, TPID, dan Satgas Pangan.
Meski begitu, ia mengakui tetap saja selalu ada jalan bagi orang yang ingin berbuat buruk.
“Harapannya potensi kecurangan ini bisa diminimalkan. Kalau ada niat tidak baik, seribu cara pun kita punya, pasti dia punya jurus lebih, kami upayakan meminimalkan hal tersebut,” ujarnya.
Selain pemantauan saat penyaluran bantuan pangan, alasan lain Bulog Bali memastikan tak ada penggunaan beras mereka dalam kontestasi politik ini adalah kebijakan mereka dalam penjualan beras SPHP.
Di Bali, mereka menjual beras SPHP atau jenis medium dengan harga Rp10.900/kg ke ritel rekanan dengan maksimal 2 ton per minggu.
