Network
ZONABANTEN.com – Ketua dan enam anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menjalani pemeriksaan karena diduga melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Hal ini disampaikan Ratna Dewi Pettalolo, anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI).
Pemeriksaan Ketua KPU RI dan enam anggotanya ini dilakukan untuk menindaklanjuti aduan yang disampaikan Demas Brian Wicaksono, Iman Munandar, Hariyanto, dan Rumondang Damanik terkait pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) Indonesia.
Mereka melaporkan Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari, dan enam anggota KPU RI yaitu Betty Epsilon Idroos, Mochammad Affifudin, Persadan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz. Tujuh orang ini telah diperiksa pada Jumat, 22 Desember 2023. Namun, Ratna tidak mengungkapkan proses pemeriksaan mereka secara detil.
“Masih akan dilanjutkan ke sidang kedua,” katanya.
Berdasarkan data yang dimuat pada laman resmi DKPP RI, Ketua KPU RI dan enam anggotanya tersebut diadukan karena mereka menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres Indonesia pada 25 Oktober 2023.
Menurut para pengadu, hal ini tidak sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, karena para teradu belum merevisi atau mengubah peraturan terkait setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/202.
Sementara itu, KPU RI telah menetapkan nomor urut tiga pasang calon presiden (capres) dan cawapres yang bersaing dalam Pemilu 2024. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendapatkan nomor 1, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapatkan nomor urut 2, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mendapatkan nomor urut 3.
Pemilu 2024 akan menjadi pesta demokrasi terbesar di Tanah Air. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia diharapkan dapat aktif berpartisipasi di dalamnya sebagai pemilih yang santun dan cerdas untuk menciptakan pesta demokrasi yang berkualitas.
Baca Juga: Nilai Ketiga Capres Lugas Menjawab pada Debat Perdana, Ketua KPU RI: Tidak Ada Settingan
