Network
“Penyempurnaan substansi ketenagakerjaan yang terkandung dalam Perppu 2/2022 sejatinya merupakan ikhtiar pemerintah dalam memberikan perlindungan adaptif bagi pekerja/buruh dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang semakin dinamis," ujar Menaker pada Siaran Pers Biro Humas Kemnaker pada Rabu, 4 Januari 2023.
Maksud substansi ketenagakerjaan yang mendapat penyempurnaan dalam Perppu antara lain adalah mengenai ketentuan outsourching atau alih daya.
Di dalam UU Cipta Kerja tidak diatur mengenai pembatasan jenis pekerjaan yang bisa dialihdayakan, sedangkan di dalam Perppu terdapat pembatasan pada jenis pekerjaan alih daya.
Penyempurnaan kedua ada pada penyesuaian perhitungan upah minimum.
Upah minimum akan dihitung berdasarkan pertimbangan pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu.
Baca Juga: Pemerintah Akan Buka Rekrutmen Calon ASN 2023, Profesi Ini Jadi Prioritas
Mengenai formula penghitungan akan diatur di dalam PP.
Dalam Perppu juga terdapat penegasan bagi gubernur agar menetapkan Upah Minimum Provinsi.
Gubernur dapat menetapkan besaran UMK jika hasil penghitungan UMK lebih tinggi daripada UMP.
Di dalam Perppu juga terdapat kewajiban untuk menetapkan struktur maupun skala upah oleh pengusaha untuk pekerja dengan masa kerja minimal 1 tahun.
