Network
ZONABANTEN.com - Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengatakan bahwa pihaknya memang menerima laporan dari masyarakat soal dugaan penyelewengan bantuan untuk penanganan gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.
“Setelah kami cek benar ada pengaduan dimaksud. Pelapor maupun materinya tentu tidak bisa kami sampaikan ke publik,” ucap Ali Fikri di Jakarta pada Senin, 26 Desember 2022 dikutip dari Antara.
Ali mengatakan bahwa KPK segera menindaklanjuti hal tersebut untuk memastikan syarat kelengkapan laporan pengaduan.
Baca Juga: One Piece: 9 Teknik Gear 5 Milik Luffy yang Sudah Terungkap
“Segera kami tindak lanjuti dengan telaah dan verifikasi untuk memastikan syarat kelengkapan laporan pengaduan. Kami juga lakukan pengayaan informasi terkait hal tersebut,” kata Ali.
Laporan tersebut dilakukan oleh Acsenahumanis Respon Foundation terhadap Bupati Cianjur Herman Suherman pada Jum’at, 16 Desember 2022.
“Bupati mendorong SOP (prosedur operasi standar) yang sudah dibuat BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) serta me-repacking bantuan menjadi berbeda,” tutur Acsenahumanis Respon Foundation pada Senin, 26 Desember 2022 dikutip dari Antara.
“Yang tadinya sumbangan dari lembaga internasional diubah kemasan partai dan dijual ke pasar. Artinya, Bupati menggunakan wewenangnya untuk memangkas distribusi bantuan serta mengemas bantuan tersebut dengan bentuk lain dan menjual ke pasar,” ujar Acsenahumanis Respon Foundation.
Sementara itu, Bupati Cianjur, Jawa Barat Herman Suherman membantah bahwa dirinya telah melakukan penyelewengan bantuan logistik dari organisasi internasional yang masuk sebelum tanggap darurat dinyatakan selesai.
“Saya sering menekankan pada semua pejabat yang terlibat dalam tanggap darurat bencana tidak bermain-main dalam pendistribusian bantuan termasuk pemotongan uang bantuan karena hukumannya hukum mati,” ucap Herman di Cianjur pada Selasa, 27 Desember 2022 dikutip dari Antara.
Herman mengatakan bahwa laporan tersebut tidak benar karena pendistribusian langsung dilakukan dan di bawah pengawasan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) karena masih dalam masa tanggap darurat.
Herman juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan merilis bukti penyaluran bantuan tersebut.
“Kita akan rilis bukti penyaluran bantuan tersebut, saya menilai ini resiko bekerja benar dan ikhlas sehingga banyak yang tidak suka. Tapi ini tidak menyurutkan niat saya untuk membantu warga Cianjur yang masih terdampak,” ujar Herman.
Meskipun terkena isu yang tidak sedap, Herman menyebutkan bahwa hal tersebut tidak mengurangi bantuan dari berbagai kalangan di Indonesia yang masuk melalui Pemerintah Cianjur.
“Saya tetap menekankan pada semua pejabat yang terlibat dalam penanganan bencana termasuk pada masa transisi tanggap darurat bekerja ikhlas dan tidak sampai melakukan pemotongan bantuan baik sebutir atau sepeser pun,” kata Herman menandaskan.
Demikian, bantahan yang dilakukan oleh Bupati Cianjur Herman Suherman terkait adanya laporan dugaan penyelewengan bantuan.***
