Network
Ketika Jepang mengalahkan Belanda dan sekutunya pada 10 Maret 1942, Syarif Abdul Hamid tertawan. Dia baru menghirup udara bebas ketika Jepang menyerah kepada sekutu dan mendapat kenaikan pangkat menjadi kolonel.
Ketika ayahnya wafat akibat agresi Jepang pada 29 Oktober 1945, Syarif Abdul Hamid diangkat menjadi Sultan Pontianak menggantikan ayahnya dengan gelar Sultan Hamid II (sebelumnya telah didahului oleh Sultan Thaha sebagai pengganti sementara pada tahun 1944-1945).
Di awal era federalisme, Sultan Hamid II memperoleh jabatan penting sebagai Wakil Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) berdasarkan konstitusi RIS 1949 dan selalu turut dalam perundingan-perundingan Malino, Denpasar, BFO, BFC, IJC dan KMB di Indonesia dan Belanda.
Baca Juga: 31 Pilihan Kata-Kata Cinta Paling Ampuh Ketika Kangen Dengan Pacar
Ia juga pernah memperoleh jabatan sebagai Ajudant in Buitenfgewone Dienst bij HN Koningin der Nederlanden. Ini pangkat tertinggi sebagai asisten Ratu Kerajaan Belanda dan orang Indonesia pertama yang memperoleh pangkat tertinggi dalam kemiliteran.
Pada 17 Desember 1949, Sultan Hamid II diangkat oleh Soekarno ke Kabinet RIS, tetapi tanpa adanya portofolio. Kabinet ini dipimpin oleh Perdana Menteri Mohammad Hatta dan termasuk 11 anggota berhaluan Republik dan lima anggota berhaluan Federal.
Pemerintahan Federal ini berumur singkat. Sebab, terdapat perbedaan pandangan antara golongan Unitaris dan Federalis serta berkembangnya dukungan rakyat untuk membentuk negara kesatuan.
Baca Juga: Seberapa Sering Sebaiknya Pasutri Melakukan Hubungan Intim? Ini Saran Dari Dokter Boyke
Sultan Hamid II menjabat sebagai Menteri Negara Zonder Portofolio dan selama jabatan menteri negara itu pula dia ditugaskan Presiden Soekarno merencanakan, merancang, dan merumuskan gambar lambang negara.
Pada 10 Januari 1950, dibentuk Panitia Teknis dengan nama Panitia Lencana Negara di bawah koordinator Menteri Negara Zonder Portofolio Sultan Hamid II dengan susunan panitia teknis Muhammad Yamin sebagai ketua, Ki Hajar Dewantoro, M. A. Pellaupessy, Mohammad Natsir, dan R.M. Ngabehi Poerbatjaraka sebagai anggota. Panitia ini bertugas menyeleksi usulan rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah.
