Pemilu Presiden Tahun 2024 Ditunda Jadi Heboh! Tanggapan Para Politikus hingga Tampung Aspirasi Rakyat

- 28 Februari 2022, 14:24 WIB
Penundaan pemilu 2024 jadi heboh. Dari tanggapan para politikus hingga tampung apresiasi rakyat
Penundaan pemilu 2024 jadi heboh. Dari tanggapan para politikus hingga tampung apresiasi rakyat /Pixabay/tumisu./

ZONABANTEN.com - Usulan mengenai penundaan Pemilu Presiden Tahun 2024 oleh Wakil Ketua DPR RI Fraksi PKB, Muhaimin Iskandar, jadi perbincangan. 

Muhaimin mengatakan jika penundaan tersebut bukan tanpa alasan, menurutnya Pemilu yang akan dilaksanakan 14 Februari 2024 mendatang dapat mengganggu prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia Pasca Covid-19. 

Ia juga mengatakan mendapat berbagai masukan dari para pembisnis, analisis ekonomi, dan berbagai perbankan mengenai prospek ekonomi Indonesia pasca pandemi Covid-19. 

Baca Juga: Lirik Lagu Tri Suaka – Tetap Disini, Kisahkan Tentang Ketulusan

“Akan banyak sekali momentum-momentum ekonomi untuk recovery setelah dua tahun pandemi yang tidak efisien.Tahun 2022-2023 akan ada trend momentuk perbaikan yang dahsyat,” ucap Muhaimin. 

Ia juga mengatakan, beranjak dari masukan dan hasil kunjungan ke berbagai daerah, Muhaimin melihat prospek yang sangat positif ke depan. 

“Pemilu yang akan dilaksanakan pada bulan Februari 2024, jangan sanpai prospek ekonomi ini terganggu akibat pemilu” tambah Muhaimin.

Menurutnya ada 3 faktor Pemilu Presiden Tahun 2024 yang dapat menghambat momentum-momentum pertumbuhan ekonomi:

Baca Juga: Seo Ye Ji Ungkap Penyesalannya Setelah 10 Bulan Kontroversi yang Menyeret Namanya dan Kim Jung Hyun

1. Pelaku ekonomi akan melakukan frezee

 

2. Adanya uncertainly ekonomi. 

 

3. Eksploitasi ancaman konflik

Dengan adanya 3 faktor tersebut, Muhaimin mengusulkan agar Pemilu Presiden diundur saja satu tahun atau paling lama dua tahun. 

Lewat pernyataan tertulis, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberikan tanggapannya terkait wacana penundaan Pemilu Presiden Tahun 2024:  

“PDI Perjuangan menegaskan sikap politiknya bahwa wacana penundaan Pemilu tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan melupakan aspek yang paling fundamental dalam politik yang memerlukan syarat kedisiplinan dan ketaatan terhadap konstitusi," jelasnya.

Baca Juga: Mengenal Usmar Ismail, Bapak Perfilman Indonesia

Selain itu, Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini, menilai bahwa Pemilu Presiden harus dilakukan secara serentak dengan pemilu DPR. 

Hal ini sesuai dengan ketentuan UU Pemilu, yaitu hanya 4 faktor yang dapat menunda tahapan pemilu tanpa menyertakan stabilitas ekonomoi. 

Secara kontsituinal dan juga berdasarkan hukum positif yang ada tidak dimungkinkan adanya penundaan pemilu. 

Namun, dibalik kontra yang disampaikan,  ada beberpa pihak yang justru mendukung usulan Muhamaimin Iskandar tersebut. 

Baca Juga: Jangan Sampai Salah, Ini 3 Cara Cek Pengumuman Kartu Prakerja Gelombang 23!

Pertama, Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar), Airlangga Hartanto. 

Airlangga Hartanto mengaku mendapatkan usulan dari para petani yang menginginkan pemerintahan presiden Joko Widodo samppai tiga periode. 

Setelah Muhaimin Iskandar dan Airlangga Hartanto, Zulkifli Hasan juga setuju adanya pengunduran Pemilu Presideng 2024.

Zulkifli megatakan jika ia memiliki alasan yang kuat untuk menunda pemilu tersebut. Pertama, pandemi Covid-19 yang masih berlangsung sehingga membutuhkan perhatian yang khusus. 

Baca Juga: Drama Korea A Business Proposal: Sinopsis, Jadwal Tayang, dan Daftar Pemain Lengkap

Kedua, perekonomian Indonesia belum membaik yang hanya diangka 3-3,5%. Ketiga, pertimbangan kondisi global, adanya konflik Ukraina-Rusia yang berpengaruh terhadap ekonomi. 

Keempat, Pemilu Presiden mengeluarkan biaya besar, sekitar RP180-190 triliun. Terakhir, banyak pembagunan tertunda akibat pandemi Covid-19.

Namun, sebagai demokrasi, pemerintah juga menampung aspiarasi dari masyarakat mengenai penundaan Pemilu Presiden Tahun 2024. 

“Sebagai sebuah aspirasi tentu saja ditampung, sebagaimana Pemerintah menampung berbagai masukan yang selama ini dari masyarakat dan semua partai politik,” kata Staf Khusus Sekretasris Negara, Faldo Maldini.***

Editor: IDHY ADHYANINDA SUGENG MULYANDINI

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah