Network
ZONABANTEN.com - Tan Malaka, pasti sudsh tidak asing lagi dengan nama itu, kan? Ia adalah seorang pahlawan pada masa Orde Baru.
Tan Malaka bernama asli Sutan Ibrahim, dengan gelar Datuk Tan Malaka. Ia lahir di Pandan Gadang, Suliki, Sumatera Barat pada 2 Juni 1897.
Pada usia 16 tahun, Tan Malaka lulus dsri Kwekschool Bukit Tinggi, dan melanjutkan pendidikannya ke Rijks Kweekschool di Haarlem, Belanda.
Setelah pendidikannya selesai, Tan Malaka kembali lagi ke Indonesia dan mengajar di sebuah perkebunan di Deli. Dari situlah, ia merasakan adanya ketimpangan sosial di lingkungan tersebut.
Sebenarnya, saat ia melaksanakan studinya di Belanda, Tan Malaka sudah mulai tertarik untuk mempelajari paham sosialisme dan komunisme.
Jadi tak heran jika kembalinya ke Indonesia, Tan Malaka membawa pemikiran yang radikal tersebut.
Tan Malaka dikenal sebagai orang yang cerdas. Ia bisa menguasai 8 bahasa, yaitu Indonesia, Minang, Inggris, Belanda, Jerman, Rusia, Mandarin, dan Tagalog.
Semasa hidupnya, Tan Malaka kerap kali mendapat banyak rintangan yang berat.
Mulai dari penangkapan dan pembuangan di Kupang, pengusiran dadi negara Indonesia ke Belanda, sampai pernah diduga kuat sebagai dalang di balik penculikan Sutan Syahrir pada Juni 1946.
Karena dugaan itu, Tan Malaka dipenjara tanpa pernah diadili selama dua setengah tahun.
Ia sangat menentang adanya perjanjian yang dilakukan Belanda terkait Kemerdekaan Indonesia, seperti perjanjian Linggarjati 1947, dan perjanjian Renville 1948.
Ia khawatir pernjanjian-perjanjian tersebut justru akan membawa kerugian pada Indonesia, yang menurutnya sudah merdeka sejak Proklamasi Kemerdekaan RI 1945.
Baca Juga: Kemensos Gandeng PT Pos Indonesia untuk Salurkan BPNT
Setelah pemberontakan FDR/PKI terjadi di Madiun pada September 1948, di bawah pimpinan Musso dan Amir Syarifuddin, Tan Malaka dibebaskan begitu saja dari penjara.
Setelah bebas, Tan Malaka kembali memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari pihak Belanda.
Rakyat dengan semangat mendukung aksi Tan Malaka, tapi pemerintah justru menganggapnya pemberontak berbahaya dan dijadikan buronan yang harus ditangkap.
Setelah pemberontakan PKI di Madiun berakhir pada akhir November 1948, Tan Malaka pergi ke Kediri dan mengumpulkan sisa-sisa pemberontak yang ada di Kediri.
Dari situ, mulailah dibentuk pasukan Gerilya Pembela Proklamasi.
Baca Juga: Update Covid-19 di Provinsi Jawa Timur, Senin 21 Februari 2022, Kasus Baru 3.427, Sembuh 4.988
Namun sekitar 3 bulan kemudian, tepatnya 21 Februari 1949, Tan Malaka ditangkap dan ditembak mati bersama beberapa pengikutnya di Pethik, Kediri, Jawa Timur.
Tidak ada yang mengetahui secara pasti di mana Tan Malaka dimakamkan dan siapa pelaku yang menangkap dan menembak mati dirinya beserta pengikutnya.
Namun, seorang sejarawan Belanda, Harry A. Poeze berhasil mengungkap misteri tersebut melalui penelitiannya.
Menurut Harry, yang melakukan itu semua adalah pasukan TNI di bawah pimpinan Letda Soekotjo dari Batalyon Sikatan, Divisi Brawijaya.
Baca Juga: Manchester United Tak akan Menghalangi Cristiano Ronaldo Jika Ingin Meninggalkan Klub
14 tahun setelah kematiannya, tepatnya 28 Maret 1963, Presiden Soekarno mengangkat Tan Malaka sebagai Pahlawan Nasional Indonesia sesuai Kepres RI No. 53.
Namun, 3 tahun kemudian setelah Soekarno turun jabatan dan berganti menjadi Orde Baru, nama Tan Malaka malah disembunyikan dari sejarah Indonesia.
Seakan tak pernah diakui, bahkan namanya tidak pernah disebut dalam daftar nama Pahlawan Nasional di semua sekolah di Indonesia selama puluhan tahun.
Mengapa? Tentu saja karena keterlibatan Tan Malaka yang sangat kental dengan gerakan kiri, yang merupakan musuh besar pada era pemerintahan Orde Baru.
Baca Juga: Sinopsis Film Fistful of Vengeance, Hadirkan Iko Uwais dalam Aksi Laga Berbalut Supernatural
Demikian biografi singkat serta perjuangan Tan Malaka terhadap Indonesia. Mulai saat ini, mari ingat Tan Malaka sebagai salah satu Pahlawan Nasional Indonesia.***
Artikel ini sebelumnya sudah pernah tayang di Media Magelang dengan judul "Biografi Tan Malaka Pahlawan yang Dilupakan Pada Masa Orde Baru."
