Network
ZONABANTEN.com - Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin menyebut, dengan pandemi Covid-19, disinyalir menjadi modus penjualan vaksin dan cara negara asing mengintervensi, terutama Indonesia.
Ujang memaparkan, Negara Indonesia harus segera membenahi sistem komunikasi dan informasi, agar tidak diperdaya oleh negara asing yang diduga tengah mengambil keuntungan.
"Setiap negara pasti ada intervensi, contohnya penjualan vaksin dan lain-lain. Contoh, saya melihat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga ada intervensi ke negara-negara. Contoh, singapura saat mendeklarasikan bebas masker, langsung dihantam dengan isu Covid-19 varian baru delta," tegas Ujang, Selasa 3 Agustus 2021.
"Motifnya di sistem ekonomi juga, jadi intervensi juga. Masih untuk jualan vaksin. Kenapa Singapura dihantam isu itu, karena Singapura pasti membutuhkan vaksin lebih banyak lagi. Jadi, saya melihat negara-negara ini tengah diperdaya oleh informasi penyebaran virus corona," ujar Ujang.
Baca Juga: Pengaruhi Ibukota, Pengamat Politik: Tangsel Harus Beberkan Data Guna Intervensi Pusat
Diberitakan sebelumnya, upaya oknum dalam memanfaatkan situasi pandemi justru telah menjadi alarm bagi para anggota legislatif. Anggota Komisi VI DPR RI Amin mengingatkan agar para distributor tidak mengambil keuntungan ditengah lonjakan angka Covid-19. Hal itu diungkap pasca naiknya kebutuhan oksigen dan serta pemberitaan beberapa obat yang disinyalir menjadi penyembuh Covid-19.
“Naiknya permintaan atau omzet saja sudah untung besar kok, janganlah ditambah dengan menaikkan harga secara tidak wajar. Jangan terus cari keuntungan, berempatilah pada rakyat. Di beberapa daerah ada yang menaikan harga hingga 3-4 kali lipat dari harga normal. Ini kan aji mumpung,” kata Amin, dikutip dari website resmi DPR RI, ditulis Selasa 6 Juni 2021.
Pembelian langsung oleh masyarakat umum secara besar-besaran berdampak pada terganggunya pasokan untuk rumah sakit, khususnya tabung oksigen kecil. Amin meminta kepada masyarakat, untuk mendahulukan pasien Covid-19 yang memang kondisinya sudah berat. Amin juga meminta Kementerian Perindustrian untuk memaksimalkan produksi oksigen medis sesuai kapasitasnya.
"Saat ini utilitas rata-rata industri gas oksigen medis baru mencapai 75 persen dari kapasitas terpasang sebesar 866.100 ton per tahun, sehingga masih ada idle capacity sekitar 216.500 ton per tahun," ungkap Amin.
Baca Juga: Jadwal Acara Trans TV Hari Ini 4 Agusus 2021, Film Lockout, Lone Survivor, Yuk Cek Live Streaming
Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kabareskrim tidak segan-segan mengambil tindakan hukum tegas kepada siapa pun yang menaikkan harga oksigen secara tidak wajar. Herman Hery berharap Polri turut memberi perhatian pada upaya menjamin ketersediaan kebutuhan medis seperti suplai oksigen untuk rumah sakit hingga obat-obatan bagi masyarakat yang terpapar Covid-19.
"Saat ini, selain peningkatan penyebaran Covid-19, satu hal yang menjadi keprihatinan bersama adalah soal ketersediaan oksigen di rumah sakit untuk perawatan penderita Covid-19. Jangan sampai kondisi pandemi saat ini menjadi ‘lahan’ untuk memperkaya diri bagi mafia yang menimbun obat-obatan hingga terjadi lonjakan harga yang tidak terjangkau masyarakat," tutur Hery.
Sebab, lanjut Hery, beberapa keluhan terkait kelangkaan dan kenaikan harga sempat dikeluhkan masyarakat.
"Demikian juga dengan obat-obatan, seperti Ivermectin, yang tengah diuji klinis BPOM sebagai obat terapi pencegahan dan penyembuhan pasien Covid-19. Belakangan terdengar keluhan dari masyarakat mengenai kelangkaan dan lonjakan harga obat tersebut," tandasnya.
