Network
ZONABANTEN.com - Dugaan terjadinya kebocoran data 297 Juta penduduk Indonesia yang baru-baru ini terjadi menurut Ketua MPR RI bukan masalah main-main.
Untuk mengatasi masalah tersebut agar tidak makin mengancam keamanan data kependudukan, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama perangkat Polri seperti Bareskrim dan Direktorat Tindak Pidana Siber serta Badan Siber dan Sandi Negara menginvestigasi tuntas dugaan kebocoran data 297 juta penduduk Indonesia tersebut.
Sebelumnya berdasarkan informasi yang diperoleh, dugaan kebocoran data tersebut berasal dari data peserta jaminan sosial kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan. Data penduduk Indonesia tersebut dijual di forum peretas Raid Forums pada 12 Mei 2021.
"Kebocoran data tersebut bukan persoalan main-main, bukan persoalan kecil namun sangat serius," kata Bambang Soesatyo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Baca Juga: Anggap Penegakan Hukum Lemah, Arist Merdeka Sirait: Lindungi Anak Lewat Toa Masjid
Selain itu dia menilai, di era teknologi informasi yang makin maju pesat seperti saat ini data merupakan kekayaan nasional yang patut dijaga.
Artinya menurutnya kedaulatan data menunjukan kedaulatan sebuah bangsa bahkan Presiden Joko Widodo menegaskan, data adalah "new oil", yaitu lebih berharga dari minyak.
"Selain ada kepentingan ekonomi yang tidak proper, kebocoran data tersebut menyangkut keamanan privasi warga negara Indonesia. Sekaligus menunjukkan perangkat hukum keamanan siber kita tidak kuat," ujarnya.
Dia juga mengatakan selain kejadian tersebut, tren kejahatan siber juga semakin meningkat misalnya berdasarkan laporan kepolisian hingga November 2020, terjadi sebanyak 4.250 laporan kejahatan siber.
"Pada tahun 2019 jumlahnya mencapai 4.586 laporan, sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 4.360 laporan," katanya.
Baca Juga: Penelitian Ungkap Jika Kamu Memiliki Satu Keterampilan Ini, Dijamin Akan Lebih Bahagia Setiap Hari
Selain kebocoran data, menurutnya kejahatan siber memiliki ragam jenis, antara lain penipuan daring, penyebaran konten provokatif, pornografi, akses perjudian, pemerasan, peretasan sistem elektronik perbankan, intersepsi ilegal, hingga pengubahan tampilan situs dan gangguan sistem manipulasi data.
Seperti yang dikutip dalam data Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional BSSN, politisi Partai Golkar itu mencatat pada Januari-November 2020 terdapat 423 juta serangan siber ke Indonesia.
Data tersebut, menurut dia, meningkat tajam pada tahun 2019 yang berjumlah 290,3 juta, sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 232,4 juta jiwa.***
