ZONABANTEN.com - Bantuan Pemerintah mulai deras mengalir jelang Pilkada Serentak 2020, Desember mendatang. Ada kekhawatiran masyarakat, upaya penyelamatan ditengah Pandemi tersebut, disalahgunakan untuk kepentingan oligarki guna meraup suara.
Menanggapi kekhawatiran masyarakat, Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin menuturkan, ada dilema yang dirasakan oleh masyarakat, terlebih di Kota/Kabupaten yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah.
"Iya ini ada dilema. Soal pengucuran dana dana bansos kan. Yah, satu sisi masyarakat membutuhkan karena pandemi. Pandemi masyarakat butuh itu (bantuan pemerintah) gitu. Tapi, disaat yang sama juga, ini kekhawatirannya disalahgunakan untuk Pilkada, untuk kepentingan tertentu," tutur Ujang Komarudin, saat dihubungi Zonabanten.com (Pikiran Rakyat Media Network), Jumat 23 Oktober 2020.
Baca Juga: Ini 4 Rekomendasi Layanan Kirim Paket Untuk Bisnis Online, Pakai ShopeePay Ada Promo Menarik
Ujang sapaan akrabnya menambahkan, masyarakat perlu berperan aktif dalam pengawasan bantuan-bantuan yang disalurkan oleh Pemerintah.
"Oleh karna itu kita harus kawal. Jadi, Bawaslu dan rakyat Indonesia seluruhnya yang sedang Pilkada, harus mengawasi dan mengawal bersama. Jangan sampe digunakan sebagai alat kepentingan politik, alat kepentingan penguasa, atau orang yang menuju kekuasaan untuk menguntungkan calon tertentu dalam Pilkada," tambahnya.
Ujang berpendapat, beberapa kerabat Jajaran Pemerintah saat ini tengah 'bertarung' dalam kontestasi Pilkada. Sebagai contoh, imbuhnya, Gibran Raka Bumingraka, Muhammad Bobby Afif Nasution, Siti Nur Azizah, Rahayu Saraswati tengah mencari simpati masyarakat.
Baca Juga: Penerima Kartu Prakerja Wajib Tahu! Ini Cara Melakukan Pembelian Pelatihan Pertama
"Masyarakat harus memilah mana yang menjadi hak, tetapi tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik. Jika yang bertarung itu mengklaim bahwa bantuan itu adalah program ayah saya, jika sampai mereka berstatemen seperti itu, berarti mereka sedang membangun keuntungan untuk diri sendiri. Oleh sebab itu, media perlu juga mengawal, setiap agenda para calon kepala daerah," tandasnya.
Diketahui, beberapa bantuan Pemerintah guna meningkatkan daya beli masyarakat, serta stimulan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tengah gencar digulirkan.
Di Tangerang Selatan (Tangsel), sedikitnya 25 ribu pelaku usaha diakomidir guna mendapatkan bantuan tersebut, seperti yang dikatakan Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tangsel Dahlia Nadeak beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Catat, Ini Mekanisme Penggunaan Ojol Dalam 'SIANDUK' Tangsel
"Saat ini, ada sekira 25 ribu pelaku UMKM yang sudah kita akomodir dan kita serahkan ke Kementerian Koperasi, untuk diteruskan ke Menteri Keuangan. Mudah-mudahan, dengan adanya BPUM, kita bisa membantu pelaku-pelaku usaha, agar bangkit ditengah pandemi Covid-19 ini," kata Dahlia Nadeak.
Dahlia sapaan akrabnya menyatakan, pihaknya pun turut memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM, dan pemberian stimulan bahan baku, untuk tetap bertahan di tengah situasi sulit seperti saat ini.
"Kita juga ada pelatihan-pelatihan kepada pelaku usaha. Terlebih kepada pelaku usaha yang 'mati suri', agar mereka bisa tetap bertahan ditengah pandemi. Selain pelatihan-pelatihan, kita juga memberikan stimulan modal usaha, berbentuk barang, untuk mereka berjualan," ungkapnya.***