Pemilu 2024 Makin Dekat, Bulog Bali Pastikan Beras SPHP dan Bantuan Bebas dari Unsur Politik

30 Januari 2024, 17:46 WIB
Bulog Bali Pastikan Beras SPHP dan Bantuan Bebas dari Unsur Politik /Freepik

ZONABANTEN.com -  Badan Urusan Politik (Bulog) Provinsi Bali memastikan saat ini tidak ada indikasi kecurangan politik yang memanfaatkan beras Program SPHP atau bantuan pangan, Selasa, 30 Januari 2024.

Dalam masa kampanye terbuka Pemilu 2024 saat ini, beredar isu beras bantuan berstiker pasangan calon dan maraknya bazar pangan murah dari peserta Pemilu 2024.

“Itu (beras berstiker) kan kita lihat satu saja dan tidak tahu di mana asalnya, apakah ada yang menempel atau gimana tapi di Bali tidak. Memang kami pastikan tidak akan melakukan seperti itu, operasi pangan kami itu memang penugasan nasional harus kami lakukan,” kata Kepala Bulog Bali Sony Supriadi.

Baca Juga: Ramai Soal Uang Transport KPPS, KPU: Jangan Ada Pemotongan, Maksimal Rp150 Ribu!

Sony mengatakan, tiap kali pembagian bantuan pangan selalu dilakukan pengawasan, bahkan Bulog Bali tak bekerja sendirian namun turut dibantu Distan Pangan, TPID, dan Satgas Pangan.

Meski begitu, ia mengakui tetap saja selalu ada jalan bagi orang yang ingin berbuat buruk.

“Harapannya potensi kecurangan ini bisa diminimalkan. Kalau ada niat tidak baik, seribu cara pun kita punya, pasti dia punya jurus lebih, kami upayakan meminimalkan hal tersebut,” ujarnya.

Baca Juga: Caleg Partai NasDem di Purworejo Dihukum 3 Bulan Penjara, Imbas Video Kampanye yang Libatkan Anak Dibawah Umur

Selain pemantauan saat penyaluran bantuan pangan, alasan lain Bulog Bali memastikan tak ada penggunaan beras mereka dalam kontestasi politik ini adalah kebijakan mereka dalam penjualan beras SPHP.

Di Bali, mereka menjual beras SPHP atau jenis medium dengan harga Rp10.900/kg ke ritel rekanan dengan maksimal 2 ton per minggu.

Beras tersebut juga harus dijual ke konsumen terakhir sehingga dibatasi dua pak atau 10 kg per pembeli.

“Kalau beras bantuan pangan kan sudah jelas peruntukannya masing-masing keluarga penerima manfaat (KPM), kalau SPHP kami juga membatasi ritel kami. Menurut saya kemungkinan-kemungkinan itu kecil harusnya malah tidak ada,” kata Sony.

Bulog Bali juga tidak menjual beras SPHP eceran dalam jumlah banyak, ada ketentuan bahwa hanya rekanan tertentu yang bisa menjual lebih dari 2 ton yaitu harus memastikan memiliki jaringan di bawahnya.

“Kami melakukan penjualan curah asal memenuhi kriteria yaitu harus mempunyai downline, kalau ketahuan tidak akan kami putus sebagai mitra kerja,” tegasnya.

Baca Juga: Cak Imin Sebut Dukungan Rhoma Irama Begitu Istimewa: Terimakasih Bang Rhoma

Dengan demikian maka Sony berani menyatakan Bulog tak ikut serta membantu giat-giat kampanye bazar pangan murah dari peserta Pemilu 2024 yang saat ini tersebar di Bali.

“Bukan kami yang menyalurkan ke mereka tetap kami ada aturannya. Mereka beli di mana kami tidak tahu,” kata dia.

“Kami hanya melakukan penugasan dari Bapanas melakukan penyaluran beras SPHP maupun bantuan pangan, kami tidak memihak atau punya kepentingan dengan pasangan calon manapun, saya berharap masyarakat mengetahui,” sambungnya.

Saat ini Bulog Bali berfokus dalam menyalurkan 10 ribu ton beras SPHP di pasaran hingga penghujung 2024, serta menyalurkan 10 kg beras bantuan pangan per bulan kepada 1.912 penerima hingga Juni 2024.***

Editor: Rahman Wahid

Sumber: ANTARA

Tags

Terkini

Terpopuler