ZONABANTEN.com – Demi kemajuan negara, Presiden Joko Widodo ungkap Indonesia akan ciptakan ekosistem mobil listrik.
Demi Indonesia untuk bisa menjadi negara maju, pemerintah tengah merancang strategi besar agar tidak terjebak pada negara berpendapatan menengah atau middle income trap.
Strategi besar tersebut adalah dengan menciptakan ekosistem mobil listrik dan baterai kendaraan listrik (EV), sehingga negara lain memiliki ketergantungan pada Indonesia.
Dalam sambutannya pada acara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-8 dan Kopi Darat Nasional Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada 31 Januari 2023, Presiden Joko Widodo menyampaikan gagasan tersebut.
Baca Juga: IMOS 2022: Line Up Raksasa Elektronik, Polytron yang Coba Peruntungan di Kendaraan Listrik
“Kita ingin menyatukan, mengintegrasikan yang namanya seluruh kekayaan alam ini menjadi satu barang yang nanti dibutuhkan, yang namanya EV baterai, litium baterai. Di situ ada komponen dari nikel, tembaga, timah, bauksit, dan semuanya harus kita satukan, kita integrasikan, sehingga muncul nanti yang namanya EV baterai, dan babak selanjutnya ekosistem yang lebih besar, yang namanya mobil listrik, yang ke depan mau tidak mau semua negara akan mencari barang ini,” jelasnya.
Sang Presiden juga menyampaikan, bahwa meskipun Indonesia memiliki hampir semua bahan yang dibutuhkan, tidak mudah mengintegrasikan komponen-komponen baterai dan mobil listrik.
Baca Juga: Ratusan Kendaraan Listrik Disiagakan Dalam Perhelatan KTT G20 di Bali
Tantangan tersendiri dari segi geografis adalah bagaimana menyatukan berbagai bahan tambang yang lokasinya tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
“Nikel itu ada di Sulawesi yang banyak, ada di Maluku Utara. Tembaga ada di Papua, ada di Sumbawa, ini yang besar-besar. Bauksit itu ada di Kalimantan Barat, dan ada di Kepulauan Riau, di Bintan. Timah ada di Bangka Belitung. Bagaimana mengintegrasikan ini, ada smelter di sini, ada smelter di sana, disatukan menjadi barang yang namanya EV baterai dan yang namanya mobil listrik,” ujarnya menjelaskan.
Ada pula tantangan eksternal, seperti gugatan Uni Eropa terhadap Indonesia, karena pemerintah menghentikan ekspor nikel dalam bentuk bahan mentah.
Pemerintah tidak akan menyerah dan akan tetap konsisten menghentikan ekspor barang tambang lainnya dalam bentuk bahan mentah, meskipun Indonesia kalah dalam gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).***