ZONABANTEN.com - KH. Abdurahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan nama Gus Dur merupakan salah satu tokoh public yang memiliki perhatian terhadap ide dan praktik demokrasi. Salah satunya adalah tentang sikapnya terhadap kaum Tionghoa.
Gus dur berusaha memanusiakan manusia (Humanisme) dari segala bentuk penjajahan.
Dalam hidup berbangsa dan bernegara, KH. Abdurahman Wahid adalah seseorang yang inklusif, yang terbukab agi siapa saja tanpa merasa perlu tahu asal usul dan latar belakangnya.
Baca Juga: Hati-hati! Tanpa Sadar, 5 Barang di Kamar Mandi Berikut Ini Bisa Picu Infeksi dan Penyakit Jahat
Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman budaya, suku, agama, ras dan golongan-golongan.
Keragaman tersebut membentuk masyarakat Indonesia menjadi masyarakat majemuk.
Kemajemukan ini di dalamnya terdapat kelompok Tionghoa yang hidup bersama dengan masyarakat Indonesia lainnya.
Keberadaan etnis Tionghoa di Indonesia dengan berbagai peranannya kurang diterimadengan baik oleh masyarakat pribumi sejak tahun 1930-an.
Akibatnya hubungan antara penduduk pribumi dan etnis Tionghoa di Indonesia tidak terjalin dengan baik pula.
Baca Juga: 5 Fakta Imlek yang Kebanyakan Orang Tidak Tahu
Ketidakharmonisan yang terjalin antara masyarakat pribumi dan etnis Tionghoa di Indonesia sering membuat etnis Tionghoa merasa didiskriminasikan. Terlebih pada saat diberlakukannya kebijakan asimilasi total oleh Presiden Soeharto.
Sejatinya, kebijakan asimilasi ini bertujuan meleburkan kebudayaan minoritas etnis Tionghoa dalam kebudayaan mayoritas masyarakat pribumi ke dalam satu wadah yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kenyataannya, Presiden Soeharto tidak hanya menjalankan kebijakan asimilasi terhadap etnis.
Baca Juga: Mantan Miss USA Bunuh Diri Lompat dari Gedung, Unggahan Instagram Terakhirnya Adalah Pertanda?
Tionghoa, namun juga menjalankan politik diskriminasi dan pemisahan antara pribumi dan nonpribumi pada masa Orde Baru.
Berbagai peraturan yang asimilatif telah ditetapkan dan dilaksanakan pada masa Orde Baru.
Pada hakekatnya kebijakan asimilasi bertujuan menghapus tiga pilar utama kebudayaan Tionghoa yang terdiri atas media massa atau pers berbahasa Tionghoa sekolah-sekolah Tionghoa, dan organisasi-organisasi Tionghoa.
Penghilangan tiga pilar utama kebudayaan Tionghoa ini merupakan tindakan pemerintah saat itu yang diskriminatif dianggap terhadap etnis Tionghoa.
Baca Juga: Angka Kehamilan di Luar Nikah Tinggi, Dinas Kesehatan Didorong Maksimalkan Edukasi
Etnis Tionghoa dipaksa untuk mengikut arah kebijakan politik yang membatasi etnis Tionghoa dalam mengekspresikan identitas budayanya.
Kebijakan asimilasi dan politik diskriminan terhadap etnis Tionghoa di Indonesia yang dilakukan oleh Presiden Soeharto mulai mengalami perubahan pada masa Reformasi.
Keberadaan etnis Tionghoa di Indonesia mulai diakui dan diperhatikan kembali, terlebih pada masa pemerintahan Gus Dur.
Usaha Gus Dur dalam keberpihakannya terhadap kelompok minoritas.
Baca Juga: All of Us Are Dead’ Dapat Tanggapan Beragam Terkait Adegan Siswi Melahirkan
Tindakan menghapus diskriminasi, khususnya etnis Tionghoa lebih diwujudkan ketika KH. Abdurahman Wahid menjabat sebagai presiden Republik Indonesia tahun 1999-2001.
Etnis Tionghoa tidak dipaksakan lagi untuk berasimilasi total dengan penduduk pribumi, Gus Dur berusaha membebaskan etnis Tionghoa di Indonesia dan kebijakan-kebijakan yang mendiskriminasikan keberadaan etnis Tionghoa.
Etnis Tionghoa di Indonesia diperbolehkan untuk melakukan semua aktivitas keagamaan, bahkan dibebaskan untuk mempertahankan identitas Tionghoanya.
Sebelum menjadi Presiden, Gus Dur merupakan tokoh yang memiliki andil dalam mensosialisasikan wawasan keagamaan plural, toleran dan nonsectarian, dan memberikan kebebasan kepada semua agama hidup.***