Network
ZONABANTEN.com - Ribuan umat Yahudi Ultra Ortodoks menggelar demontrasi melawan keputusan Mahkamah Agung (MA) Israel yang memaksa mereka untuk mengikuti wajib militer (wamil). Keputusan ini ditetapkan pada pekan lalu.
Keputusan MA Israel itu menggerakan ribuan orang Yahudi Ultra Ortodoks untuk berdemonstrasi. Pada malam harinya, demonstrasi ini menjadi semakin brutal setelah para demonstran berhasil mencapai pusat Kota Yerusalem.
Polisi Israel menyatakan bahwa para demonstran tersebut melemparkan batu dan dan menyerang mobil seorang Menteri Kabinet Israel yang berasal dari kalangan Ultra Ortodoks. Polisi menggunakan meriam air untuk menghentikan aksi ini, tetapi tidak berhasil.
Mengikuti wamil adalah wajib bagi sebagian besar pria dan wanita Yahudi di Israel. Namun, partai-partai Ultra Ortodoks yang berpengaruh secara politik telah berhasil memperoleh pengecualian bagi pengikut mereka untuk menghindari wamil dan memilih untuk mendalami ilmu agama.
Peraturan ini menimbulkan kebencian di kalangan masyarakat umum Israel, perasaan yang semakin kuat selama pertempuran 8 bulan melawan Hamas. Lebih dari enam ratus tentara Israel gugur dalam konflik ini dan puluhan ribu tentara cadangannya dipanggil untuk bergerak.
Pemaksaan terhadap Yahudi Ortodoks untuk mengikuti wamil dinilai melanggar tradisi Ortodoks yang sangat mengikuti adat dan hukum Yahudi. Demonstrasi ini pun diwarnai ibadah masal, di mana para umat Yahudi Ortodoks menyatakan tidak satu dari mereka boleh dipilih.
Partai-partai Ultra Ortodoks adalah anggota kunci dari koalisi pemerintahan Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, dan dapat berpotensi memaksakan pemilihan baru jika mereka memutuskan untuk meninggalkan pemerintah sebagai bentuk protes.
Para pemimpin partai Ultra Ortodoks Israel belum mengatakan apakah mereka akan meninggalkan pemerintahan Netanyahu. Melakukan hal itu dinilai berisiko mengingat popularitas koalisi Netanyahu tertinggal sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
Para pemimpin partai Ultra Ortodoks Israel belum mengatakan apakah mereka akan meninggalkan pemerintahan Netanyahu. Melakukan hal itu dinilai berisiko mengingat popularitas koalisi Netanyahu tertinggal sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
