Network
Namun beberapa pembatalan dilakukan meskipun tanpa adanya kritik terhadap pemerintah, seperti sebuah konvensi untuk pengusaha teknologi wanita di Shanghai atau konser band Jepang di Guangzhou.
Penyelenggara acara yang dibatalkan menyatakan permintaan maaf yang tidak terlalu rinci dengan mengutip "keadaan yang tidak terduga," atau dalam bahasa Inggris yakni "force majeure," merupakan istilah hukum untuk membebaskan tanggung jawab jika terjadi keadaan di luar kendali pemasok.
Dalam konteks Tiongkok, istilah ini dianggap sebagai eufemisme untuk kekuasaan yang lebih tinggi, di mana polisi atau badan pemerintah lainnya yang menegakkan aturan atau memberikan tekanan untuk menghentikan aktivitas yang dianggap berbahaya bagi negara atau masyarakat.
Seorang musisi yang tinggal di Beijing, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya saat membahas isu-isu yang sensitif secara politis, mengatakan bahwa ia yakin tindakan keras terhadap pertunjukan langsung dan acara budaya adalah hasil dari insiden Xiaoguo.
Namun, ketika razia semacam itu terjadi, orang asing dan band-band serta artis-artis yang lebih populer sering menjadi target utama.
Baca Juga: Mengapa Sinetron Tetap Dicintai Meskipun Tidak Masuk Akal?
Grup paduan suara Jepang yang dipengaruhi oleh agama Buddha, Kissaquo, secara tiba-tiba membatalkan pertunjukannya di kota Guangzhou pada Rabu malam.
Sebuah pernyataan di akun Weibo resmi band tersebut mengatakan bahwa pembatalan tersebut diperintahkan oleh lembaga pemerintah karena keadaan darurat.
Kissaquo tidak segera membalas permintaan untuk memberikan komentar.
Konvensi Ladies Who Tech, yang dijadwalkan pada Minggu, 14 Mei, juga mengutip alasan force majeure.
