Network
ZONABANTEN.com - Perdana Menteri Jepang mengatakan bahwa negaranya akan menjatuhkan sanksi tambahan kepada Rusia selepas apa yang telah mereka lakukan terhadap Ukraina.
Pada Jumat lalu, Fumio Kishida pun menambahkan bahwa negaranya akan ikut bergabung bersama Amerika Serikat dan negara-negara Eropa lainnya untuk menekan ibu kota Rusia Moskow.
Sanksi-sanksi terbaru itu adalah termasuk dalam kontrol ekspor pada produk berteknologi tinggi seperti, semikonduktor, pembekuan aset yang dipegang oleh bank Rusia dan penangguhan penerbitan visa untuk individu dan entitas Rusia tertentu.
Baca Juga: Kok Bisa? Selama 12 Tahun, Pria Asal India Memalsukan Tanda Tangan Istrinya untuk Bercerai
Pengumuman itu muncul beberapa jam setelah para pemimpin dari The Group of Seven Nation mengutuk apa yang Rusia lakukan, dan berjanji untuk mengambil sanksi ekonomi dan keuangan yang berat dan terkoordinasi.
Para pemimpin dari The Group of Seven Nation sendiri terdiri dari Amerika Serikat, Britania Raya, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang dan Persatuan Eropa.
Dalam konferensi pers Kishida menyatakan, "Ini adalah situasi yang sangat serius dengan konsekuensi bagi tatanan Internasional, tidak hanya di Eropa tetapi juga Asia dan sekitarnya," kata Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dalam konferensi pers dilansir dari Kyodo News.
Baca Juga: Dari Tokyo hingga New York, Demonstran Penuhi Kedutaan Rusia, Kecam Tindakan Rusia
"Jepang perlu menunjukan tekadnya untuk tidak mengizinkan perubahan status quo dengan paksa," kata Kishida mengutuk serangan militer yang dilancarkan oleh Rusia kepada Ukraina.
Menurut Fumio Kishida tindakan yang dilakukan Rusia itu merupakan pelanggaran kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina.
Sanksi tersebut merupakan hasil koordinasi erat dengan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, dan melambangkan kekuatan persatuan dalam upaya mencegah eskalasi lebih lanjut, kata Kishida.
Baca Juga: Krisis Ukraina: Liga Ukraina Ditunda 30 Hari, Bagaimana Nasib Final Liga Champions dan Play-off Piala Dunia?
Pembekuan akses tersebut akan menargetkan tiga entitas keuangan Rusia, yaitu Promsvyazbank, bank Rossiya, dan Russia Economic Development bank VEB.
Lembaga keuangan terbesar di negara itu Sberbank yang ada di dalam sanksi Amerika Serikat tidak termasuk.
Pada hari Rabu, Tokyo meluncurkan set pertama sanksi terhadap Rusia, melarang penerbitan dan perdagangan obligasi negara Rusia baru di Jepang.
Upaya diplomatik selama berminggu-minggu oleh negara-negara besar dan ancaman tindakan hukuman mereka gagal mencegah Rusia meluncurkan serangan skala besar ke Ukraina pada hari Kamis.
Baca Juga: Link Nonton My Dress Up Darling Sub Indo Episode 8
Presiden Rusia Vladimir Putin mengizinkan operasi militer khusus di daerah Donbas, yang mencakup dua wilayah separatis Donetsk dan Luhansk yang secara resmi diakui sebagai republik merdeka oleh Moskow awal pekan ini.
"Serangan itu sama sekali tidak dapat diterima dari sudut pandang keamanan nasional kami," kata Fumio Kishida.
Krisis Ukraina telah mengguncang pasar keuangan, mengirim harga minyak mentah naik tajam karena Rusia adalah pemasok energi utama.
Hal itu juga menantang arsitektur pasca perang dingin dengan Rusia untuk menjadi semakin waspada terhadap ekspansi ke arah timur dari Organisasi Perjanjian Atlantik Utara untuk memasukkan Ukraina.
Baca Juga: Pesan Organ Manusia dari Brazil, Arnold Putra jadi Viral, Ini 3 Hal Kontroversial yang Pernah Dilakukan
Selain itu di sisi lain, Presiden AS Joe Biden Kamis mengumumkan sanksi yang menargetkan dua lembaga keuangan terbesar Rusia dan individu elit, bersama dengan kontrol ekspor untuk membatasi kemampuan Moskow untuk mendapatkan teknologi mutakhir.
Bahkan Uni Eropa juga setuju untuk menjatuhkan sanksi tambahan pada Rusia yang mencakup sektor keuangan, energi dan transportasi, dan memberlakukan kontrol ekspor.
Untuk saat ini, Jepang belum menargetkan sektor energi dalam tahap sanksi terbaru.
"Bergantung pada bagaimana situasinya terungkap, kami akan mempertimbangkan apa yang harus kami lakukan dalam koordinasi dengan anggota G-7 lainnya," kata Kishida.
Baca Juga: Update Covid-19 di Provinsi Jawa Timur, Jumat 25 Februari 2022, Kasus Baru 5.667, Sembuh 6.168
Perselisihan teritorial yang telah berlangsung selama beberapa dekade dengan Rusia telah dilihat sebagai hal yang memusingkan bagi Jepang dalam menentukan seberapa jauh mereka harus memberikan sanksi.
Hal itu dikarenakan tidak adanya perjanjian damai pasca perang dunia kedua yang ditandatangani dengan Moskow, karena kebuntuan atas masalah teritorial lah yang menjadi alasannya.
Kishida menahan diri dari mengomentari prospek ketika ditanya tentang dampak potensial dari krisis di Ukraina pada pembicaraan perjanjian damai antara Jepang dan Rusia.
Jepang telah mendesak warga negaranya yang masih berada di Ukraina untuk pergi, mengatur penerbangan charter bagi mereka yang ingin melakukannya.
Baca Juga: Tes Kepribadian: Tebak Mana yang Perempuan dari Siluet Ini, Jawabannya akan Ungkap Tentang Dirimu
Polandia yang merupakan tetangga dari Ukraina akan membantu Jepang dengan upaya evakuasi.
Dengan melonjaknya biaya bahan bakar yang mengancam akan melukai sentimen konsumen.
Kishida berjanji untuk bekerja sama dengan negara-negara penghasil minyak dan organisasi internasional terkait untuk membantu menstabilkan pasar energi global dan meminimalkan dampak pada ekonomi Jepang.***
