Network
ZONABANTEN.com – Para menteri ASEAN akan mengadakan pertemuan darurat pada Jumat, 15 Oktober 2021 untuk membahas keinginan pimpinan militer Myanmar menghadiri pertemuan tahunan.
Hal tersebut dibicarakan usai utusan ASEAN dilarang bertemu dengan pemimpin terguling Aung San Suu Kyi oleh pimpinan militer Myanmar.
Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara telah menunjuk Menteri Luar Negeri Kedua Brunei, Erywan Yusof sebagai utusan khusus untuk menengahi krisis di Myanmar.
Namun, ia tiba-tiba membatalkan perjalanannya ke negara yang sedang dilanda kekerasan itu setelah diberitahu oleh tuan rumah bahwa dia tidak akan bertemu Suu Kyi dan tokoh lainnya seperti yang ia inginkan.
Baca Juga: Suntikan Penguat Moderna COVID-19 di Dukung Penasihat FDA AS Untuk Orang Yang Lebih Tua Dan Berisiko Tinggi
Pejabat Myanmar mengatakan jika Erywan tidak dapat bertemu Suu Kyi karena tuduhan kriminal yang menjerat wanita beursia 76 tahun itu.
Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa pihaknya berharap Erywan terus berusaha membangun kepercayaan alih-alih memberikan tekanan bermotif politik terhadap Myanmar.
Blok ASEAN yang beranggotakan 10 negara termasuk Myanmar, sedang berada di bawah tekanan internasional yang kuat untuk segera mengambil tindakan tegas guna menghentikan kekerasan yang terjadi.
Hingga saat ini, kekerasan tersebut telah menewaskan lebih dari 1.100 warga sipil.
Baca Juga: Awal musim dingin di China Diikuti Kenaikan Harga Batubara Tertinggi, Tembus 3 Juta Rupiah Per Ton
Para anggota ASEAN lain harus dapat memaksa para jenderal membebaskan sejumlah pemimpin politik yang dipimpin Suu Kyi.
Beberapa anggota ASEAN telah menyerukan agar Myanmar mendapatkan kecaman karena menolak untuk bekerja sama.
Dengan mengizinkan Jenderal Senior Min Aung Hlaing menghadiri KTT ASEAN pada 26-28 Oktober 2021, pengakuan atas pengambilalihan militer yang menghentikan salah satu transisi demokrasi menjadi semakin jelas.
Di antara para pemimpin dunia yang akan menghadiri KTT tersebut, Presiden Joe Biden menjadi salah satunya.
Ia mengutuk kemunduran demokrasi dan memberikan sanksi kepada para jenderal Myanmar, anggota keluarga, dan rekan-rekan mereka.
Baca Juga: Bill Gates Ngamuk, Kritik Pemerintah dan Industri Tak ‘Serius’ Tangani Covid-19
Para menteri luar negeri ASEAN akan mempertimbangkan sejumlah proposal, termasuk mengizinkan Jenderal Senior Min Aung Hlaing untuk menghadiri pertemuan.
Jenderal senior tersebut diperkenankan menghadiri pertemuan, namun tidak diperbolehkan berbicara atau melarang dia untuk hadir, tetapi melalui perwakilan sipil untuk datang menggantikannya.
Myanmar secara luas dipandang melakukan sangat sedikit untuk menghormati komitmennya, meskipun mengklaim telah memfasilitasi bantuan kemanusiaan.
Suu Kyi telah ditahan sejak pengambilalihan militer dan saat ini diadili atas beberapa tuduhan yang menurut para pendukung dan analis independen hanya dibuat-buat sebagai upaya meligitimasi perebutan kekuasaan oleh militer.
ASEAN telah dilumpuhkan oleh kebijakan dasar non-intervensi dalam urusan domestik negara-negara anggota, yang berarti satu negara anggota dapat menolak proposal apa pun.
Baca Juga: Aman! Festival Film Busan Ditutup Di Tengah Pandemi
Namun beberapa anggota merasa jika tindakan itu dibenarkan karena terjadinya kerusuhan besar di Myanmar yang dapat memicu ketidakstabilan regional.
“Kecuali ada suatu kemajuan, akan sulit untuk mendatangkan Min Aung Hlaing pada pertemuan puncak ASEAN,” kata Menteri Luar Negeri Malaysia, Saifuddin Abdullah.
“Jika kita mengalah dengan cara apa pun, kredibilitas kita sebagai organisasi regional yang nyata akan hilang,” kata Menteri Luar Negeri Filipina, Teodoro Locsin Jr.
Locsin telah menuntut Myanmar untuk kembali ke kondisi politik demokrasi sebelum terjadinya pengambilalihan militer.
“Kami tidak bisa bergerak maju, kecuali Anda kembali seperti semula,” ujar Locsin.***
