Network
Sebelumnya, periode Trump melarang investasi pada perusahaan militer China dengan definisi perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh atau berafiliasi dengan Tentara Pembebasan Rakyat, kementerian pemerintah atau basis industri pertahanan Republik Rakyat China.
Kebijakan yang direvisi oleh Biden menghilangkan persyaratan untuk hubungan langsung ke negara China dengan menggunakan bahasa yang lebih kabur menjadi kategori perusahaan yang beroperasi di sektor pertahanan atau pengawasan.
Baca Juga: NGERI! Tiongkok Produksi Kapal Induk yang Bikin Takut AS
Kebijakan yang dibuat Trump ini perlu diperkuat oleh Biden setelah terdapat tiga perusahaan yang mengajukan ke pengadilan untuk menentangnya.
Dua diantaranya kasusnya telah dihentikan sementara untuk kasus ketiga belum ada putusan.
"Pengadilan biasanya enggan untuk menolak presiden ketika dia membuat keputusan keamanan nasional," kata Bill Reinsch, penasihat senior di Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS).
"Fakta bahwa mereka melakukannya menunjukkan rancangan yang sangat buruk di pihak orang-orang Trump dan pertahanan yang buruk atas keputusan yang dibuat," lanjutnya.
Akibat kebijakan ini, pembuat smartphone yang berbasis di Beijing, Xiaomi, telah kehilangan sekitar $10 miliar dalam kapitalisasi pasar setelah dimasukkan dalam daftar perusahaan terlarang.
Hakim kemudian menganulir keputusan memasukkan Xiaomi ke dalam daftar larangan pada bulan Maret dengan alasan kurangnya bukti bahwa itu berafiliasi dengan PLA atau RRC, dan menyebut daftarnya sewenang-wenang dan berubah-ubah.
