Network
Telenor mengatakan bahwa mereka prihatin dengan rencana otoritas Myanmar untuk penyadapan karena Myanmar tidak memiliki hukum dan peraturan yang memadai untuk melindungi hak pelanggan atas privasi dan kebebasan berekspresi.
Selain Telenor, perusahaan yang terkena dampak termasuk tiga perusahaan telekomunikasi lainnya di Myanmar: MPT, operator besar yang didukung negara, Mytel, usaha antara tentara Myanmar dan Viettel yang dimiliki oleh kementerian pertahanan Vietnam, dan Ooredoo Qatar.
MPT dan Mytel sekarang di bawah kendali penuh junta, kata sumber tersebut.
Militer Myanmar secara langsung mengoperasikan spyware telekomunikasi invasif tanpa perlindungan hukum atau peraturan untuk melindungi hak asasi manusia, menurut para eksekutif dan aktivis industri.
Bahkan sebelum kudeta, militer Myanmar memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pemerintahan sipil yang dipilih secara demokratis yang dipimpin oleh Suu Kyi.
Ia memiliki kuota 25% kursi parlemen yang tidak dipilih dan konstitusi memberinya kendali atas beberapa kementerian utama.
Militer juga memiliki pengaruh yang luas dalam komunikasi dan kementerian lainnya melalui penunjukan mantan perwira militer yang telah mengambil kendali penuh sejak kudeta.
Menurut tiga sumber di perusahaan yang memiliki pengetahuan tentang sistem pengawasan, tidak semua perusahaan telekomunikasi dan penyedia layanan internet memasang spyware intersep lengkap.
Baca Juga: TERUNGKAP ! Foto dan Video Amatir Hubungkan Kematian Kyal Sin dan Senjata Militer di Polisi Myanmar
