Network
ZONABANTEN.com – Myanmar menghadapi krisis karena kudeta yang dilakukan oleh militer pada 1 Februari 2021 yang berlanjut hingga saat ini.
Sebuah laporan menyebutkan bahwa pada bulan-bulan sebelum kudeta, penyedia layanan telekomunikasi dan internet negara itu diperintahkan untuk memasang spyware intersep yang memungkinkan tentara untuk menguping komunikasi warga.
Teknologi tersebut memberi militer kekuatan untuk mendengarkan panggilan, melihat pesan teks dan lalu lintas web termasuk email, serta melacak lokasi pengguna tanpa bantuan perusahaan telekomunikasi dan internet.
Arahan tersebut adalah bagian dari upaya besar-besaran oleh tentara untuk menyebarkan sistem pengawasan elektronik dan melakukan kontrol atas internet dengan tujuan mengawasi lawan politik, menekan protes dan memutus saluran untuk setiap perbedaan pendapat di masa depan.
Baca Juga: Walau Jauh Dari Negaranya, Komunitas Myanmar di Jepang Turut Bantu Saudaranya Lewat ‘Perang Siber’
Menurut seorang eksekutif industri, pengambil keputusan di Kementerian Sipil Transportasi dan Komunikasi adalah mantan pejabat militer yang memerintahkan arahan tersebut.
Dokumen anggaran dari 2019 dan 2020 untuk pemerintahan sebelumnya yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi yang tidak diungkapkan kepada publik berisi rincian rencana pembelian produk dan suku cadang spyware serta ekstraksi data canggih dan teknologi peretasan telepon senilai US$ 4 juta.
Gagasan tentang penyadapan ini pertama kali dilontarkan oleh otoritas Myanmar ke sektor telekomunikasi pada akhir 2019 tetapi tekanan untuk memasang teknologi itu baru datang pada akhir 2020.
Rencana intersepsi tersebut diumumkan secara publik oleh Telenor Norwegia dalam pembaruan tahunan bisnisnya di Myanmar, yang merupakan salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di negara itu dengan 18 juta pelanggan dari populasi 54 juta.
