Network
Tidak hanya lembaga legislatif, Musa pun meminta seluruh aparat pemerintahan di Indonesia yang terlibat judi online termasuk lembaga eksekutif dan yudikatif untuk ditindak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini.
“Kami berharap supremasi penegakan hukum ditegakkan seadil-adilnya tanpa pandang bulu,” tutur politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Menurut Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, judi online di Indonesia telah menyesatkan berbagai kalangan, termasuk aparat kepolisian, pejabat daerah, wartawan, dokter, dan notaris. Pihaknya pun memiliki data-data terkait identitas mereka.
“Nama, domisili, kediaman, nomor handphone, tanggal lahir, semua ada di sini, ada lengkap. Dia transaksinya di wilayah mana saja ada, lengkap. Jadi, kalau kami ikut saja, kalau dipanggil MKD atau kalau kemudian harus dibuka di sini, dalam forum tertutup, kami ikut,” ucapnya.***
