Network
ZONABANTEN.com - Calon anggota legislatif (caleg) Provinsi Banten yang berkontestasi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 berpotensi kehilangan banyak suara akibat tingginya angka perpindahan warga Provinsi Banten ke daerah lain.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten mencatat sebanyak 24.637 orang pindah ke luar Provinsi Banten menjelang Pemilu 2024. Otomatis, mereka nantinya hanya diperkenankan memilih Presiden dan Wakil Presiden (PPWP).
"Keluar Provinsi Banten, Tangerang 5.701, Pandeglang 1.607, Lebak 1.354, Cilegon 944, Kota Tangerang 5.765, Kota Serang 1.308, Tangsel 6.126, Kabupaten Serang 1.832. Jumlah total 24.637," kata Munawar, Ketua Divisi (Kadiv) Data dan Informasi KPU Provinsi Banten.
Menurut Ketua Jaringan Demokrasi Provinsi Banten, Syaeful Bahri, jika seseorang pindah ke luar provinsi asalnya, maka orang tersebut tidak diperkenankan memilih caleg Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) maupun caleg Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota/provinsi.
Baca Juga: Pemilu 2024 Sebentar Lagi, Pemprov Banten Bakal Kuatkan Sinyal Internet di Zona Blank Spot
"Misalkan orang Banten pindah ke Lampung dengan alasan karena pekerjaan, maka saat memilih di TPS nanti hanya diberikan surat suara pilpres. Jadi, hak suaranya untuk memilih DPRD kabupaten/kota/provinsi, DPR RI, bahkan DPD, itu hilang karena sudah beda daerah pemilihan," ujarnya.
Menurut Syaeful, jika mayoritas orang yang pindah tersebut sebelumnya tertarik pada caleg tertentu, misalnya caleg dari partai A, maka sang caleg dipastikan akan kehilangan banyak suara saat Pemilu 2024.
"Pendukung yang merepresentasikan pilihannya kepada caleg tertentu ya kehilangan, tentu caleg kehilangan suaranya sebab mereka kehilangan hak untuk memilih caleg DPRD kabupaten/kota, anggota DPRD provinsi, DPD, termasuk DPR RI," tuturnya.
Namun, Syaeful menilai tingginya angka perpindahan warga Provinsi Banten ini tidak akan berpengaruh signifikan terhadap hasil Pemilu 2024. Sebab, kata dia, ribuan orang tersebut berasal dari berbagai daerah pemilihan (dapil), tidak dominan pada satu dapil saja.
Baca Juga: Pemilu 2024 Rawan Diwarnai Pelanggaran, Kejati Banten Menyiapkan Jaksa Khusus
