Network
ZONABANTEN.com – Penjabat (Pj.) Gubernur Banten, Al Muktabar, ikut serta memanen bawang merah di Kawasan Sistem Pertanian Terpadu (Sitandu) Provinsi Banten pada Jumat, 19 Januari 2024. Al Muktabar didampingi sang istri, Tine, yang kini memimpin Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Banten.
Al Muktabar mengatakan, bawang merah adalah salah satu komoditas pangan terpenting yang dapat menyebabkan inflasi. Oleh karena itu, dia mendorong para petani di Provinsi Banten untuk membudidayakan bawang merah agar ketersediaannya selalu mencukupi kebutuhan masyarakat setempat dan inflasi terkendali.
Al Muktabar melanjutkan, tanaman harus dirawat dengan sepenuh hati agar produktivitasnya tinggi. Sebab, kata dia, pada dasarnya tanaman kurang lebih sama seperti manusia yang membutuhkan perhatian dan perawatan yang baik sehingga pertumbuhan dan perkembangannya optimal.
“Tanaman itu pada hakikatnya sama dengan kita, mempunyai rasa dan sebagainya. Jika kita merawatnya dengan sepenuh hati, dipastikan dia akan tumbuh dengan baik,” katanya.
Baca Juga: Pemprov Banten Gelontorkan Rp2,2 Triliun untuk Atasi Stunting hingga Kemiskinan Ekstrem
Al Muktabar menuturkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memiliki Kawasan Sitandu seluas 18 hektare yang diharapkan dapat menjadi pusat riset bidang pertanian di Provinsi Banten. Dia mengajak masyarakat setempat untuk gemar menanam sayur-sayuran seperti bawang merah untuk memperkuat ketahanan pangan di daerah ini.
“Pada dasarnya kita mempunyai potensi untuk memperkuat ketahanan pangan kita, makanya kegiatan menanam ini terus kita giatkan,” ujarnya.
Sementara itu, menurut Kepala Dinas Pertanian (Distan) Provinsi Banten, Agus Tauhid, pihaknya sedang menggenjot produksi bawang merah dan cabai untuk menjaga kestabilan harganya sekaligus mengendalikan inflasi di Provinsi Banten.
Tahun ini, kata Agus, pihaknya akan menanam cabai dan bawang merah di lahan seluas 50 hektare, 20 hektare, dan 30 hektare yang pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten serta Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN).
Baca Juga: Kemiskinan Ekstrem Belum Tuntas, Pemprov Banten Berharap Dukungan Kades Lebih Kuat
