Network
ZONABANTEN.com – Rencana Al Muktabar yang ingin menerapkan pemakaian mobil listrik sebagai mobil dinas ASN di lingkungan Pemprov Banten ditolak DPRD Provinsi Banten. Penolakan ini disampaikan Juheni M. Rois, Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Banten.
Menurut Juheni, APBD Provinsi Banten seharusnya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat setempat, seperti memperbaiki saluran irigasi di beberapa wilayah yang kini mengalami kekeringan akibat dampak El Nino.
“Kita menolak. Saya sendiri menolak. Saya kira nggak perlu lah, untuk pelayanan rakyat dulu, pelayanan bukan untuk pejabat,” katanya.
“Kekeringan jadi harus diperbaiki di wilayah Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang. Itu banyak irigasi yang harus direvitalisasi,” sambungnya.
Selain itu, Juheni mengatakan bahwa APBD Provinsi Banten seharusnya dialokasikan untuk memperbaiki kualitas pendidikan, seperti memperbanyak sekolah agar persoalan yang kerap terjadi dalam PPDB tidak terulang terus-menerus.
“Anggaran untuk hal-hal berbasis kerakyatan. Misalnya membangun sekolah yang banyak supaya tidak timbul masalah. Bangun SMA yang banyak supaya warga Banten itu tidak ribut soal PPDB,” ujarnya.
Baca Juga: Cegah Kenaikan Polusi Udara, Pemprov Banten akan Gunakan Mobil Listrik
Menurut Juheni, penggunaan mobil listrik untuk mengurangi polusi udara tidak akan efektif karena hanya Pemprov Banten yang menggunakan kendaraan tersebut, bukan sebagian besar warga Banten.
“Dan tidak akan signifikan, nggak akan signifikan. Kecuali separuh mobil yang ada di Banten diganti,” tuturnya.
Selain Juheni, penolakan terhadap rencana Al Muktabar tersebut juga disampaikan Teuku Muhammad Zacky, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Banten. Ia dengan tegas menolak rencana penggunaan mobil listrik di lingkungan Pemprov Banten.
