Network
Menurut Achmad, banyaknya jumlah honorer di Kota Serang menjadi bukti bahwa pemerintah tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi masyarakatnya.
“Ini cerminan pemerintah tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya, sehingga tenaga honorer menjadi pilihan alternatif walaupun dengan upah minim,” katanya.
Informasi ini juga bisa Anda baca di Kabar Banten dalam artikel berjudul Desak Pemerintah Cari Solusi, Sekitar 4.000 Honorer Kota Serang Terancam Jadi Pengangguran.
Baca Juga: Ribuan Hektar Lahan Kritis di Kabupaten Serang Berpotensi Longsor, Begini Tindakan DLH
Taufik Hidayat, Ketua Umum Forum Honorer Provinsi Banten, mengatakan bahwa sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menekan dan mengancam honorer di Provinsi Banten agar tidak menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta.
“Memang ada tekanan di beberapa OPD yang melarang bahkan mengancam. Mungkin merujuk pada statement Pak Pj. Gubernur Banten kemarin. Tapi yang jelas kami akan tetap berangkat karena ini menyangkut nasib kami,” ujarnya.
Menurut Taufik, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten selama ini tidak berbuat apa-apa untuk menyejahterakan honorer di Banten.
Oleh karena itu, pihaknya berencana untuk tetap berangkat ke Jakarta guna menyampaikan aspirasi dan keluhan mereka kepada Pemerintah Pusat.
“Kalau mereka para pejabat sudah enak, dapat gaji, tunjangan, dan lain-lain. Sedangkan nasib kami ini sudah berada di ujung tanduk dan mau memperjuangkan hak tapi kok masih dilarang,” tuturnya.
“Kami kurang totalitas dan dedikasi apa terhadap pemprov? Selama ini kami bekerja untuk kepentingan para pejabat dan sekarang kami ingin memperjuangkan nasib malah dilarang,” sambungnya.*** (KabarBanten.com/Rizki Putri)
